BUANAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan akan mengikuti aturan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yakni, menurunkan biaya isi ulang uang elektronik (e-money) maksimal Rp1.500 per transaksi melalui mitra (top up off us).
Hal itu disampaikan Direktur Perbankan Digital dan Teknologi Bank Mandiri Rico Usthavia Frans menanggapi Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG).
Dalam beleid itu ditetapkan skema biaya maksimal isi ulang uang elektronik yakni Rp1.500 untuk transaksi top up off us. Sementara itu, transaksi di jaringan bank penerbit lebih dari Rp200 ribu dibolehkan mengenakan biaya Rp750.
“Bank Mandiri prinsipnya akan ikut aturan (Bank Indonesia), dan semua keputusan akan diambil dengan pertimbangan yang terbaik untuk nasabah,” ujar Rico, seperti dilansir dilaman CNNIndonesia, jumat 22 September 2017
Perseroan menilai Bank Indonesia cukup berimbang dalam memandang persoalan biaya isi ulang e-money demi mendukung Program Gerakan Nasional Nontunai. Menurut dia, biaya isi ulang dibutuhkan untuk memperluas jaringan top up.
“Selain itu, juga memberikan ruang kepada penerbit unik untuk berkompetisi,” ungkapnya.
Dia menjelaskan lebih rinci, pengguna isi ulang dengan nominal lebih dari Rp200 ribu akan menikmati kenyamanan, karena tak perlu top up berkali-kali dalam waktu tertentu. Maka itu, bank penerbit diperbolehkan mengenakan biaya tambahan. Namun hal tersebut dikembalikan kepada penerbit sendiri, karena beleid bersifat ketentuan maksimum biaya, bukan keharusan mengenakan biaya.
Tak hanya Bank Mandiri, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengaku akan memerintahkan agen dan toko usaha (merchant) untuk menurunkan tarif isi ulang uang elektroniknya menjadi Rp1.500, dari tarif saat ini sebesar Rp2.000 per transaksi.
Padahal sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Maryono mengatakan akan membebaskan biaya isi saldo uang elektronik.
“Empat bank yang tergabung dalam Himbara semua sepakat biaya isi saldo ini adalah kita berikan suatu kebebasan,” ujar pria yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk itu.