DPRD Sumsel Mendengarkan, “Pendapat Gubernur Sumsel Terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD”

1.055 dibaca
Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Ishak Mekki, Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH, Partai Demokrat dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri, Partai Golkar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, (Sumsel),  Kamis 25 Januari 2018 mengadakan Rapat Paripurna  dengan agenda Pendapat Gubernur Sumsel terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD  pada rapat Paripurna XXXIX di DPRD Sumsel. Hadir Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Ishak Mekki, Anggota DPRD Sumsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), sekretaris Daerah, instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Partai Politik.

Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH, Partai Demokrat dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri, Partai Golkar

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Ishak Mekki

Menurut Ishak, diajukannya 2 (dua) Raperda usul inisiatif Dewan ini merupakan salah satu manifestasi kerja keras serta kesungguhan DPRD Provinsi Sumsel untuk melaksanakan salah satu fungsinya legislasi dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dua Raperda inisiatif yang diajukan, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Daerah dan Raperda tentang pengelolaan dan Pelestarian  Ekosistem Gambut.

Pertama Raperda tentang Pajak daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib, kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah  untuk kemakmuran rakyat.

Ramadhan S. Basyeban, S.H. M.M. Sekretaris DPRD Sumsel

“Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu berupa semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor ,“ katanya.

Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurutnya, dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri berdasarkan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, meliputi pertamax, premium, solar, gas dan sejenisnya yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Kedua raperda tentang pengelolaan dan Pelestarian  Ekosistem Gambut. Provinsi Sumatera  Selatan  memiliki lahan Gambut terluas kedua setelah Provinsi Riau.
Gambut di Sumsel tersebar di lima Kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas dan Muara Enim.

Lahan gambut, sangat penting untuk penyangga kehidupan yang berfungsi sebagai sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan aneka ragam hayati dan berfungsi sebagai pengendali iklim global. Selain itu juga mampu menjaga keseimbangan lingkungan.

Suasana Rapat Paripurna, Kamis 25 Januari 2018 di DPRD Sunsel

Secara hidrologi, ekosistem lahan gambut sangat penting dalam sistem kawasan hilir suatu daerah aliran sungai karena kemampuan menyerap air sampai dengan 13 kali bobotnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka idealnya pembangunan perekonomian yang memanfaatkan lahan untuk perkebunan dan pertanian haruslah berwawasan lingkungan sehingga dapat menciptakan

“Pembangunan berkelanjutan”, untuk itu semua pihak yang terkait dalam menyusun rencana pembangunan agar selalu memperhatikan aspek lingkungan dengan menyeimbangkan antara pemeliharaan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, dimana manusia memerlukan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang diperoleh dari alam, sedangkan alam itu sendiri haruslah dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. (ADV)