Ini Tanggapan Ahok Tentang Taksi Berbasis Aplikasi Online

298
Ini Tanggapan Ahok Tentang Taksi Berbasis Aplikasi Onlin
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

JAKARTA, Buanaindonesia.com- Adanya aksi penolakan Beroprasinya taksi berbasis online dengan penutupan aplikasi berbasis online mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ahok, sapaan akrap Basuki, mengatakan, tidak bisa melarang munculnya aplikasi berbasis online. Sebab yang punya kewenangan adalah Kemenkominfo.

“Saya enggak mau larang aplikasi dari awal, kalau aplikasi itu dianggap ‎liar, harus di kemenkominfo,” kata Ahok, di Balai Kota Selasa, (22/03/16) seperti dikutip tempo.co.

Menurut Ahok, untuk memecahkan masalah ketenggangan antara angkutan resmi dengan taksi berbasis on online, bukan dengan cara menutup aplikasi online. Sebab, saat ini tidak ada yang bisa menolak perkembangan zaman dan teknologi. Sama halnya seperti masyarakat yang tidak bisa menolak aplikasi pesan singkat seperti Whatsapp atau BlackBerry Messenger. Bahkan, saat ini sudah tidak ada lagi orang yang mau menggunakan telepon rumah.

Munculnya permasalahan antara angkutan resmi dengan taksi berbasis on online itu kata Ahok, karna disebabkan adanya persaingan harga yang cukup jauh. Sehingga, untuk mengatasinya bukan dengan cara menutup aplikasi online tersebut, melainkan ada regulasi yang memposisikan keduanya sama rata.

“Makanya saya bilang kita harus buat aturan yang jelas tapi bukan minta hapus aplikasi,” kata dia.

Ahok menginginkan seluruh kendaraan pelat hitam untuk mengikuti aturan dengan menempel stiker atau pertanda pada kendaraan yang tergabung dalam aplikasi online. Selain itu, harus ada aturan yang diikuti seperti mendaftarkan secara perorangan, membayar pajak, melakukan uji kir, dan memberikan asuransi kepada penumpang, dan membayar pegawai.

Perbedaan harga antara transportasi resmi dan transportasi online terjadi, lanjut dia, karena transportasi berpelat hitam tidak membayar pajak penghasilan, menyediakan pool dan bengkel, membayar asuransi.

“Itu kan enggak benar, enggak adil. Kalau kita biarkan begini nanti tanggung jawab kepada penumpang bagaimana? Kalau ada kecelakaan ada asuransi enggak? Eggak ada,” tandas Ahok.