462 Hektar Tanah Disengketakan Ratusan Warga Dan Perusahaan

28
Audiensi warga dengan pihak PT. BWJ terkait hak milik tanah.

BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Tanah seluas 462 hektar yang diklaim milik PT. Banten West Java (BWJ) selaku pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, disengketakan ratusan warga yang juga mengaku sebagai pemilik dan ahli waris. Mereka mempertanyakan legalitas lahan tersebut kepada BWJ.

Ratusan warga tersebut merasa tidak pernah menjual tanah mereka kepada pihak manapun. Hal tersebut dijelaskan saat warga menggelar audiensi dengan Pemkab dan perwakilan dari BWJ di Setda Pandeglang, Rabu, 6 Desember 2017.

Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Nusantara (Binus), Uneh Junaedi, perwakilan pemilik lahan menjelaskan, jika luas lahan milik warga yang diklaim oleh BWJ sebanyak 462 hektar, terdiri atas 271 pemilik. Mereka menegaskan bahwa tidak pernah merasa menjual tanah kepada pihak manapun, termasuk BWJ.

“Ahli waris dari pemilik tidak pernah menjual sejengkal pun kepada siapapun. Kami punya keabsahan, bentuk tanahnya semua berupa girik, karena lahan itu ekstranslog. Dari situ, jatah mereka kembali dibagi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, persoalan sengketa tanah memang telah berlangsung sejak tahun 1994, bertepatan dengan datangnya BWJ. Namun pada saat itu, pihak BWJ hanya sebatas mengganti rugi lahan garapan.

“BWJ pada saat itu hanya ganti rugi garapan yang diharga 200 untuk penggarap dan 100 buat Pemda. Maka jika BWJ mengaku sudah dibebaskan, itu merupakan kebohongan publik,” ungkapnya.

Diterangkan pria yang juga mantan Sekretaris Panitia Khusus Pembentukan Kawasan Wisata Eksklusif Tanjung Lesung tersebut, lahan yang disengketakan terletak di blok 22 dan belum dilakukan pembangunan. Namun ia memprediksi, sengketa lahan warga lebih dari yang terdata.

“Memang tanah itu masih dalam keadaan kosong. Namun masih banyak yang tersisa yang belum kami rekrut karena terkait langkah kami untuk menemui ahli waris yang letaknya cukup jauh tersebar di Jawa Barat,” lanjutnya.

Pihaknya pun membantah apabila persoalan tersebut muncul untuk memanfaatkan situasi lahan KEK, yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Proyek Strategis Nasional (KSPN). Karena Uneh menyebutkan, pihaknya sudah melayangkan somasi ke BWJ sejak tahun 2015 lalu.

“Tahun 2015 kami sudah memulai somasi ke BWJ. Dan mereka merespon bahwa mereka tidak memiliki lahan tersebut. Kami sudah mempersiapkan dan mengumpulkan surat kuasa dari warga untuk mengurus tanahnya,” tutur Uneh.

Salah seorang ahli waris, Doni Romdhoni menambahkan, langkah warga tersebut bukan untuk memberatkan masuknya investasi ke Pandeglang. Namun ia merasa heran dengan klaim dari BWJ.

“Kami punya bukti surat-surat tanahnya. Nah lahan yang dimiliki oleh orang tua kami itu, sudah dikuasai oleh BWJ. Kami merasa aneh BWJ ini membeli lahan ke siapa, karena kami tidak pernah menjual ke siapapun,” kata Doni

Sementara, Perwakilan BWJ, Maheno mengatakan, pihaknya bersikukuh bahwa lahan yang dikuasai saat ini adalah lahan sah BWJ. Apalagi pihaknya sudah mengelola lahan KEK Tanjung Lesung sejak tahun 90an silam. Sehingga ia merasa heran dengan klaim warga.

“Terus terang saja, dari tahun 1994 kami sudah disana. Sampai detik ini, tidak pernah ada yang mengklaim. Sehingga kami garap dan urug tidak ada yang protes. Baru kali ini,” katanya.

Kendati demikian, ia mempersilakan pemilik dan ahli waris untuk membuktikan keabsahan lahan yang diakui tersebut. Apalagi sebetulnya, BWJ telah menunggu kelanjutan dari somasi yang dilayangkan 2 tahun lalu.

“Sebetulnya kami siap untuk memfasilitasi. Karena sejak tahun 2015 kami sudah menunggu untuk meminta penjelasan yang diklaim warga. Kalau memang warga punya data, silakan buktikan. Kami siap menyelesaikan secara baik-baik,” jelas Maheno.

Sayangnya, audiensi tersebut menemui jalan buntu, karena tidak menghasilkan kebijakan apapun disebabkan banyaknya pertanyaan warga yang tidak bisa dijawab oleh Pemkab lantaran tidak hadirnya Kepala Administrator KEK.

“Kami siap untuk memfasilitasi. Karena seharusnya ini dijelaskan oleh Ibu Joyce (Kepala Administrator KEK) karena lebih menguasai. Namun beliau sedang tidak bisa hadir,” ringkas Kabag Pemerintahan Setda Pandeglang, Doni Hermawan usai memimpin audiensi

EDITOR: WN