Ahmad Sudja’i : Jangan Termakan Provokasi

124

BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang menggelar uji publik usulan penataan Dapil (daerah pemilihan) dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada pemilu 2019 mendatang. Acara ini diselenggarakan disalah satu hotel di Pandeglang, Selasa, 13 Februari 2018.

Komisioner KPU Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, uji publik ini sudah dilakukan, dan hasilnya dari 6 Dapil, terdapat 2 Dapil yang mengalami perubahan.

“Hasil uji publik yang dilakukan KPU Pandeglang, yaitu terjadi perubahan jumlah kursi di Dapil1 Pandeglang, di mana sebelumnya berjumlah 10 kursi, namun untuk sekarang berjumlah 9 kursi. Perubahan juga terjadi pada Dapil 4 yang jumlah kursi sebelumnya sebanyak 7 kursi menjadi 8 kursi. Perubahan jumlah Dapil tersebut berdasarkan data agregat kependudukan (DAK) 2 yang diterima oleh KPU Pandeglang,” terangnya.

Ade melanjutlan, dengan adanya administrasi kependudukan yang semakin baik, membuat potensi munculnya kegandaan anggota dapat diminimalisir. Hal ini juga berdampak pada perubahan jumlah penduduk pada Dapil 1. Sementara untuk Dapil lain seperti Dapil 2, 3, 5 dan 6 tidak mengalami perubahan.

“Jumlah kursi setiap dapil pada pemilu 2019 di Pandeglang, yaitu dapil 1 berjumlah 9 kursi, dapil 2 berjumlah 8 kursi, dapil 3 berjumlah 8 kursi, dapil 4 berjumlah 8 kursi, dapil 5 berjumlah 8 kursi, dan dapil 2 berjumlah 9 kursi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, isu yang beredar saat ini bahwa jangan harap bagi orang-orang Pandeglang yang mau lolos menjadi anggota legislatif, jika tidak menyiapkan orang-orang di penyelenggara. Hal tersebut susah dibuktikan karena proses seleksi dilakukan secara terbuka. Apalagi partai politik diwajibkan menyediakan saksi, bahkan jika ada penyelenggaraan dilakukan secara tertutup, maka wajib diulang.

“Untuk itu, kami menghimbau agar tidak mudah terprovokasi dengan isu tersebut, apalagi perekrutan dilakukan dengan memegang norma-norma yang berlaku dan dilakukan pengawasan oleh Panwaslu,” tutupnya.

Editor: NA