BUANAINDONESIA.CO.ID – SUKABUMI–Calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat melaksankan pertemuan dengan para ulama Sukabumi dan Gabungan Ormas Islam Bersatu (GOIB) di Jalan Lingkar Selatan Sukamantri Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut salah satu program yang dicanangkan olehnya bahwa Provinsi harus mempunyai tanah yang cukup untuk melaksnakan kepentingan pembangunan. Sehingga bagi masyarakat yang akan menjual tanahnya akan diproses langsung oleh provinsi melalui penyisihan uang dari APBD.
“Jadi jangan sampai tanah-tanah yang ada di Jawa Barat itu dikuasi oleh corporate-corporate, kalau masyarakat mau menjual tanah maka provinsi yang akan membeli uangnya dari hasil menyisihkan dari APBD, seperti diketahui 82 persen tanah di Indonesia dikuasai Cotporate, maka provinsi juga harus mempunyai, ” terangnya saat ditemui usai melaksanakan pertemuan dengan para ulama Sukabumi dan Gabungan Ormas Islam Bersatu (GOIB), 23 Maret 2018.
Sehingga dalam hal ini, mekanisme yang akan ditempuh olehnya dengan menentukan dimana lokasi dan berapa luas dari inventaris, salah satunya dengan memberdayakan tanah-tanah yang tidak produktif.
“Ya tanah yang tidak produktif harus diberdayakan, sekarang itu banyak masyarakat yang punya tanah tapi dibiarkan hingga 10-14 tahun, akhirnya hanya jadi objek manipulasi pengembang. Makanya Provinsi harus mengontrol tanah-tanah yang masih tersisa itu, sehingga lahan pertanian tidak dengan mudah dikonfrensi menjadi lahan industri dan perumahan,” jelasnya.
Tak hanya itu,dengan pemberdayan tanah tersebut lanjut Sudrajat,Jawa barat juga akan menjadi lumbung ketahanan pangan di pulau jawa dan Indonesia.
“Makanya kemerdekaan pangannya pun harus diberdayakan,” ujarnya.
Tak hanya berbicara tentang pemberdayaan tanah, Sudrajat juga disinggung mengenai penanggulangan bencana yang kerap terjadi di jabar khususnya di Bandung. Dan menurutnya salah satu dampak adanya bencana tersebut, tak lain karena tidak terimplementarsirnya pembangunan.
“Pertama banjir itu terjadi karena bangunan trotoar yang melupakan ukuran pembuatan beton saluran air, kedua curah hujan dan ketiga di Bandung Utara banyak resapan resapan dibangun menjadi perumahan tidak termanage dengan baik, ya itu, ” paparnya.
Bahkan bila perlu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan oleh Sudrajat, kedepan akan diadakannya monotarium terkait pembagunan di Bandung Utara tersebut, perizinannya pun akan diperketat jika berada dalam kewenangan Gubernur.
“Tetapi kami juga harus kerja sama dengan bupati dan wali kota,” tutupnya.
