Kopel Soroti Kinerja Anggota DPRD Kota Bogor

2.868 dibaca
Gedung DPRD Kota Bogor. Sejumlah pihak tengah menyoroti kinerja anggota legislatif di antaranya Komite Pemantau Legislatif (Kopel) yang mengeritisi kinerja anggota DPRD Kota Bogor. (BUANA INDONESIA NETWORK/Acep Mulyana)


BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR- Citra legislator di sejumlah daerah di Indonesia tengah anjlok. Dari tersandung kasus korupsi hingga pada persoalan kinerja pun disoroti. Hal itu tentunya berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

Salah satu lembaga legislatif yang mendapat kritik dari sejumlah kalangan adalah DPRD Kota Bogor.

“Belum lagi bila ditelisik dari produk kebijakan dan hukum lain yang rendah. Saya punya data yang berkaitan prolegda (program legislasi daerah). Ditambah lagi adanya oknum di legislator Kota Bogor yang menjadi DPO karena menjalankan praktik percaloan proyek,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah, Sabtu 12 April 2018.

Hingga kini, sambung Syamsuddin, oknum tersebut belum juga ditahan oleh pihak berwenang. Dengan adanya hal tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kota Bogor dipastikan menurun.

“Buktinya sampai sekarang tidak dipecat. Ini peristiwa ironi dan memalukan. Sebuah lembaga terhormat tapi kemudian ada penghuninya masuk DPO karena praktik diduga percaloan proyek,” ucap dia.

Menurut Syamsuddin, ada beberapa poin yang sudah sangat jelas bahwa DPRD sesungguhnya ialah bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka seharusnya para legislator ini ikut bersama mengawal jalannya pemerintahan, termasuk dalam menata kota.

“Tapi poin yang ingin dijelaskan adalah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Sungguh sangat ironi saya lihatnya,” tegas dia.

Sementara menanggapi adanya sejumlah elite parlemen yang tersandung kasus korupsi di pelbagai daerah, Syamsuddin menyarankan masyarakat lebih cerdas dalam memilih wakilnya. Menurut dia, parlemen tak harus sampai dibubarkan, ia lebih sepakat untuk bebersih parlemen.

“Ibarat kalau banyak tikus di rumah, jangan sampai rumahnya yang dibakar tapi dibersihin. Kalau banyak koruptor di DPR, ya jangan DPR yang dibubarin, tapi harus dibersihkan semua sehingga koruptor tidak boleh masuk. Caranya, ya dalam seleksi caleg (calon legislatif) harus dipastikan partai tidak boleh merekrut orang yang memilih rekam jejak buruk. Seperti tersangka koruptor contohnya, tidak boleh ikut Pileg (Pemilihan Anggota Legislatif),” paparnya.

Di lain pihak, H Mulyadi, salah satu anggota DPRD Kota Bogor menilai bahwa masyarakat sah-sah saja dalam menilai kinerja legislatif. Ia menganggap bahwa hal tersebut positif lantaran kinerjanya terpantau langsung oleh rakyat.

“Dewan ya dikritik atau disoroti itu wajar dan sah-sah saja. Justeru kita bisa ambil sisi positif dari kritikan itu. Kan artinya positif, masyarakat hingga saat ini masih perhatian terhadap kinerja dewan,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Poltracking Indonesia melakukan survei pada 8-15 November 2017. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random dengan 2.400 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan margin of error +/- 2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden diwawancarai tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap desa/kelurahan.

Berdasarkan hasil survei tersebut, publik menyatakan puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (54%), Polri (51%), Mahkamah Agung (46%), Mahkamah Konstitusi (46%), Badan Intelijen Negara (46%), dan Kejaksaan Agung RI (45%). Sedangkan MPR (44%), DPD (37%), partai politik (34%), dan DPR (34%).