Media Massa yang Ada Di Garut Diharapkan Terverifikasi Faktual Dewan Pers

2.646 dibaca
Kepala Bidang Humas dari Dinas Kominfo Kabupaten Garut, Ricky Rizky Darajat, di ruang kerjanya saat menerima kunjungan Kasubag Humas Polres Garut.

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT -Pemerintah Kabupaten Garut, melalui Dinas Komunikasi dan Informasi bersama Humas Polres Garut, mengharapkan di Tahun 2018, seluruh media massa yang menjalin kerja sama publikasi pemberitaan dengan pihaknya, terverifikasi secara faktual Dewan Pers.

“Kami mendorong semua media terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers, agar kerja sama yang telah terjalin dapat ditingkatkan,” kata Kepala Bidang Humas dari Dinas Kominfo Kabupaten Garut, Ricky Rizky Darajat, di ruang kerjanya saat menerima kunjungan Kasubag Humas Polres Garut. Rabu, 3 Januari 2018.

Ricky memaparkan, berdasarkan konsultasi dengan Dewan Pers dan masukan berbagai pihak, setiap perusahaan pers agar dapat dipastikan menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang Pers.

“Maka harus terverifikasi secara administrasi dan faktual di Dewan Pers. Untuk itu, Pemkab Garut dan Polres Garut berkeinginan agar seluruh media di Garut mulai secara bertahap melengkapi persyaratan agar bisa mendapat status terverifikasi faktual dari Dewan Pers,” paparnya.

Lanjut Ricky, beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, berbadan hukum perseroan terbatas, Wartawannya harus ada yang lulus uji kompetensi Wartawan atau Jurnalis, serta Karyawan dan Wartawannya harus dilindungi dengan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan catatan Ricky, Pemkab Garut melalui Dinas Kominfo telah menjalin kerja sama dengan 130 media cetak, elektronik atau online, dan semuanya sudah memiliki legalitas dengan badan hukum perseroan terbatas.

“Dari jumlah itu, baru ada sekitar lima yang terverifikasi secara administrasi, itu untuk media lokal. Kalau media yang memiliki kantor pusat, dan sudah terverifikasi di pusat tentunya cabang atau perwakilannya sudah terverifikasi pula,” katanya.

Meski demikian, pihaknya belum menerima surat edaran atau kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang aturan atau syarat-syarat baru terkait kerja sama publikasi pemberitaan dengan media massa.

“Memang belum ada, tapi kedepan, Kementrian Kominfo sudah menyiapkan drafnya dan informasinya, ada batas waktu dua tahun bagi seluruh media di Indonesia untuk verifikasi di Dewan Pers,” ujarnya.

Senada dengan Kabid Diskominfo, Kasubag Humas Polres Garut, AKP Ridwan Tampubolon, mengatakan, kegiatan verifikasi penting dilakukan agar media tersebut dapat menjalankan kegiatan sesuai undang-undang dan kode etik jurnalistik yang berlaku.

“Jangan sampai kemudian ada oknum yang mendompleng pekerjaan jurnalistik. Jika tidak diverifikasi, perusahaan media abal-abal ini bisa leluasa menyebarkan kebencian dan memeras pihak lain,”  kata AKP Ridwan Tampubolon.

EDITOR: WN