Pihak Administrator KEK Angkat Tangan Soal Sengketa Tanah Di Tanjung Lesung

101

BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Pihak Adminitrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), angkat tangan masalah komplik sengketa tanah yang terjadi di  Tanjung Lesung antara pihak PT Banten West Java (BWJ) dan para ahli waris Senin, 11 Desember 2017.

Pasalnya hal tersebut bukan kewenangan Administator KEK Tanjung Lesung, karena kebijakan tanah tersebut merupakan kebijakan Dewan Nasional KEK dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang.

Pihak Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Joice Irmawati, mengaku jika penentuan terkait luas tanah merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

” Kebijakannya ini bukan lagi urusan saya maupun Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Pandeglang. Karena ini kan program nasional, ini kebijakannya  presiden dan pihak Kementerian,” kata Joice

Joice mengklaim, jika luas lahan yang dimiliki dan  yang sudah memiliki  Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 1000 hektar. Adapun yang 500 hektar lagi masih dalam proses pembuatan sertifikat HGB dan masih dalam tahap pembebasan.

” Kalau bukti kepemilikan tanah yang sudah berbentuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 1000 hektar lebih, 300 lebih itu sedang di proses pembuatan sertifikat dan yang separuhnya lagi sekitar 70 hektar belum dibebaskan. Nah yang belum ini memang lahannya ada dimana, saya juga belum mengetahui,” ujar Joice

Saat ditanya solusi terkait komplik yang terjadi di Tanjung Lesung, Joice tidak bisa menjawabnya secara pasti. Karena pihaknya hanya sebatas mediasi saja, adapun untuk lebih kongritnya ia menyarankan agar yang mengklaim untuk mendatangi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Editor: FP