Stafsus Mendikbud Pilih PSI Menuju Senayan

3.201 dibaca
Fajar Riza Ul Haq yang juga Staf Khusus Mendikbud sedang memberikan keterangan mengenai niatnya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Dapil V Kabupaten Bogor melalui gerbong PSI, Senin 16 April 2018. (BUANA INDONESIA NETWORK/Acep Mulyana)


BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR,- Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Fajar Riza Ul Haq, memutuskan maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 DPR RI. Guna menuju Senayan, Fajar memilih Daerah Pemilihan V Kabupaten Bogor melalui gerbong Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Fajar yang merupakan anggota Pokja Revolusi Mental bentukan Puan Maharani ini, mengatakan, PSI memiliki prospek yang cerah di masa depan, hanya saja masih diperlukan perjuangan ekstra. “PSI ini luar dalam baru. Mesin baru, tenaga operasionalnya juga baru. Sebab, pengurusnya rata-rata di bawah usia 30 tahun,” ujarnya, di kawasan Yasmin, Kota Bogor, Senin 16 April 2018.

Fajar yang merupakan warga Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ini mengaku memilih dapil V lantaran Kabupaten Bogor memiliki penduduk 5,6 juta jiwa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3,2 juta jiwa. “Berdasarkan hitung-hitungan, PSI punya kans meraih kursi di DPR RI dari dapil V,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa berdasarkan survei ID Party, masyarakat yang loyal terhadap partai di Kabupaten Bogor hanya 4 persen, sedangkan di tingkat nasional hanya 23 persen. “Jadi walaupun Kabupaten Bogor disebut dapil neraka, peluang PSI mendapat kursi terbuka lebar,” ucapnya.

Fajar menjelaskan, diperlukan keseriusan dalam membenahi Kabupaten Bogor lantaran Bumi Tegar Beriman memiliki jumlah pengangguran sebesar 8,9 persen. “Dan soal kemiskinan juga berada di urutan 10 di tingkat nasional,” kata Direktur Eksekutif Maarif Institute ini.

Terkait hal tersebut, Fajar pun mempertanyakan kenapa tak ada satupun dari sembilan anggota DPR RI asal Dapil V Kabupaten Bogor yang duduk di Komisi X dan VIII yang concern ke bidang pendidikan, agama, dan sosial. “Banyaknya di Komisi VII dan IX. Padahal, untuk memajukan daerah dibutuhkan fokus dalam hal pengembangan SDM,” jelas alumni Universitas Gajah Mada itu.

Menurut Fajar, APBD Kabupaten Bogor yang mencapai Rp6 triliun belum berpihak kepada rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan. Hal itu terlihat dari adanya penurunan penganggaran. “Alokasi dana APBD untuk pendidikan hanya 15,1 persen. Akibatnya angka putus sekolah tinggi, dan banyak bangunan sekolah rusak berat tak tersentuh. Padahal, sudah jelas 20 persen dari APBD harus dialokasikan untuk pendidikan,” paparnya.