Tingkatkan Tertib Alat Ukur Niaga, Pemda Kota Sukabumi Resmi Tandatangani Perda Penyelenggaraan Metrologi Legal

2.868 dibaca
Penandatanganan berita acara Perda Penyelenggaraan Metrologi Legal (BUANA INDONESIA NETWORK/Diana Novita Hidayat)


BUANAINDONESIA.CO.ID, SUKABUMI- Pemerintah Kota Sukabumi gelar Penandatanganan dan Penetapan Perda  Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP hari ini, Senin, 16 April 2018. Dengan ditetapkannya Perda tersebut, saat ini Pemda Kota Sukabumi  akan membentuk lembaga yang nantinya akan bertugas melakukan Tera/ Tera ulang UTTP.

Maksud dan tujuan dibentuknya Perda Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal serta Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini, kata Muhammad Muraz, diantaranya untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, terwujudnya tertib UTTP (Ukur Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya), yang menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan  perlindungan kepada konsumen, terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya, serta terwujudnya pasar dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur.

“Perda ini sangat penting, sehingga bisa memastikan  secara pasti volume  alat ukur  yang tidak akan menimbulkan kerugian kepada konsumen. Kalau  volume ada yang kurang konsumen rugi,  dan kalau takaran berlebih maka pedagang yang rugi. Makanya harus ada kepastian hukum, oleh karenanya perda dilaksanakan berdasarkan azas kepastian hukum, perlindungan hukum dan berkelanjutan,” terang Muhammad Muraz, Walikota Sukabumi usai Rapat Paripurna Penetapan Raperda tersebut di Gedung Dewan Kota Sukabumi, Senin 16 April 2018.

Dijelaskannya, penyelenggaraan Metrologi Legal serta Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini, dilaksanakan berdasarkan azas kepastian hukum, perlindungan hukum dan berkelanjutan

Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Sukabumi serta menekan kurangnya volume Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), pemda Kota Sukabumi membentuk lembaga  yang melakukan tera dengan ditetapkannya Perda Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal yang mengatur  UTTP.

Disebutkan oleh Wali Kota Sukabumi, Muhammad Muraz bahwa Perda tersebut sangat penting, sehingga bisa memastikan  secara pasti volume  alat UPPT yang tidak akan menimbulkan kerugian kepada konsumen.

“Kalau  volume ada yang kurang konsumen rugi,  dan kalau takaran berlebih maka pedagang yang rugi. Makanya harus ada kepastian hukum, oleh karenanya perda ini sangat penting,” terangnya  saat ditemui usai Rapat Paripurna Penetapan Raperda tersebut di Gedung Dewan Kota Sukabumi, Senin 16 April.2018.

Walikota Sukabumi menyebutkan bahwa Perda Metrologi Legal disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981tentang Metrologi Legal, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diterbitkannya perda tersebut sebagai implementasi peralihan kewenangan tera dari Pemerintah Provinsi ke kota dan kabupaten. Meskipun hal tersebut dianggap menambah beban tugas , namun Muraz menganggap hal itu akan berdampak terhadap kemudahan pelayanan terhadap masyarakat. Selain memiliki nilai keuntungan agar masyarakat lebih terlindungi dan pelayanan lebih dekat dan biayapun tidak mahal. Dan ketika Perda ini diberlakukan secara tidak langsung akan mempengaruhi adanya potensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemilik atau pengguna (UTTP) yang digunakan sebagai usaha atau niaga wajib melakukan tera dengan biaya yang sangat murah. Biayanya hanya Rp500 per sekali tera. Hal tersebut akan berpotensi kepada pendapatan asli daerah,” ujar Walikota.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Industri (Kadis Kop, UKM dan Dagrin) Kota Sukabumi, Ayep Supriyatna menyebutkan bahwa UTTP yang dimaksud dalam perda tersebut termasuk timbangan, alat ukur BBM SPBU, meteran kayu atau kain, KWH listrik, meteran air PDAM, alat tensi darah dan pengukur tinggi tubuh manusia.

“Perangkat dan personil telah siap untuk melaksanakan tugas baru ini. Kini juga tengah dipersiapkan unit di bawah kendali Dinas Kop UKM dan Dagrin Kota Sukabumi yang membidangi tera dan tera ulang. Penera ada dua orang, pengawas ada satu orang, alat teranya juga sudah siap,” paparnya.

Petugas tera tersebut akan turun ke lapangan untuk melakukan tera UTTP seperti alat ukur SPBU dan alat timbang ukuran besar di toko dan pasar.  Selain itu dilakukan pengawasan ketat dilakukan agar semua alat UTTP sesuai dengan volumennya sehingga tidak bisa main-main lagi.

“Saya sangat menyambut baik perda ini karena melindungi konsumen. Kalau dalam satu liter berkurang 0.1 liter, dalam ribuan liter kan cukup banyak kurangnya,” tandasnya.