JAKARTA, Buanaindonesia.com- Masuknya nama Nurdin Halid sebagai Steering Committe dalam Rapat Harian DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2/2016) malam, menuai reaksi beragam. Namun sebagian besar dari peserta rapat keberatan.
“Sebagian besar peserta rapat keberatan atas usulan Nurdin sebagai Ketua SC,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi, Rabu (24/3/2016). Seperti dikutif kompas.com.
Doli menilai, pimpinan panitia atau steering commitee Munas seharusnya ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi.
Misalnya di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, ada Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi yang lebih tepat ditunjuk sebagai penyelenggara.
Selain itu, lanjut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia Munas.
Nurdin Halid sebelumnya sudah pernah menjadi Ketua Steering Commite pada Munas Golkar di Bali akhir 2014 lalu. Munas tersebut dianggap tak demokratis dan akhirnya muncul gugatan hingga Munas tandingan di Ancol yang membuat Golkar terpecah.
“Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjen yang ada dalam DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas,” ujarnya.
Namun, Doli menegaskan bahwa keputusan rapat harian kemarin belum final. Semua keputusan yang dihasilkan dalam rapat harian akan dibahas kembali dan diputuskan pada Rapat Pleno pada Rabu (24/2/2016) sore ini, termasuk terkait posisi.
Selain menghasilkan Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committee, Rapat Harian DPP Partai Golkar tadi malam telah menghasilkan kesimpulan. salah satunya, mengusulkan Theo L Sambuaga sebagai Ketua Penyelenggara Munas, dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Organizing Committee.
Editor: Karnadi
