Pernyataan Bupati Pandeglang Mengundang Kontroversi Lagi

141

BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG- Pernyataan Bupati Pandeglang yang mengatakan bahwa, Camat dan Kepala Desa jangan gampang menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit milik Pemerintah.

Pernyataan tersebut menuai protes dari masyarakat, bahkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangat menyayangkan dengan pernyataan Bupati tersebut.
Seorang TKSK, Rusyadi mengatakan, pernyataan Bupati tersebut bisa menyebabkan masalah, meski disatu sisi Rusyadi membenarkan hal tersebut.

” Imbas dari pernyataan Bupati di salah satu media online, bahwa Camat dan Kades jangan sembarangan membuatkan SKTM kepada masyarakat yang hendak berobat ke Rumah Sakit dan Puskesmas, ini akan menjadi masalah. Disatu sisi betul, ketika mudah mendapatkan SKTM kadang masyarakat golongan menengah kadang banyak yang memakai SKTM tersebut,” katanya.

Rusyadi juga menambahkan, TKSK sangat tahu siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan SKTM.
” Tetapi itu tidak semua, yang memakai SKTM tersebut adalah golongan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, kamai TKSK sangat tahu masyarakat yang mana yang termasuk golongan miskin  karena kita sudah mempunyai data terkait kemiskinan di wilayah Kecamatan masing masing, saya rasa semua anggota TKSK di Kecamatan masing masing sudah punya data penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS )  dan Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di masyarakat,” tambahnya.

Lanjut Rusyadi, kalau SKTM tidak diberlakukan dan lambat pengurusannya,segera terbitakn KIS dan Jamkesda yang TSKS ajukan.

” Kalau Surat Keterangan Tidak Mampu tidak diberlakukan dan lambat dalam pengurusanya lagi, maka segera terbitkan Kartu KIS dan Jamkesda, yang sudah kami ajukan, karena ketika berobat ke Rumah Sakit maupun ke Puskesmas tidak sulit lagi, lebih gampang kami mengurusnya kalau memakai Kartu-kartu tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya bupati Pandeglang juga mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi. Saat itu bupati mengatakan orang sakit membebani pemerintah. Hal ini mendapat berbagai soroton, termasuk dari kalangan anggota DPRD Pandeglang.

EDITOR : WN