Amir : Sampai Saat ini Dewan Pengupahan Belum Terbentuk

83
Amir : Sampai Saat ini Dewan Pengupahan Belum Terbentuk

BUANAINDONESIA.CO.ID, LAHAT – Ternyata sampai saat ini upah minimum kabupaten (UMK) lahat masih berpatokan pada upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel)

Menurut Amir selaku Sekjen KSBSI NIKEUBA Lahat saat dibincangi buanaindonesia.co.id, Rabu (23/8), patokan upah minimum Kabupaten Lahat mengacu pada UMP Sumsel karena belum terbentuk Dewan Pengupahan Kab.Lahat

“Kondisi ini sudah berlangsung lama, sementara UMP Sumsel sudah tidak sesuai dengan standar biaya hidup di Lahat,” ujarnya.

Diakuinya, UMP Sumsel yang hanya sekitar Rp 2 juta keatas dirasa sudah tidak layak untuk di Kab.Lahat. “Hal ini mengingat kebutuhan hidup di Lahat cukup tinggi,” terangnya.

Amir mengatakan, belum terbentuknya Dewan Pengupahan Kab.Lahat karena sampai saat ini belum terbentuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). “Adanya Dewan Pengupahan di bentuk setelah adanya APINDO sebab yang menjadi patokan UMK Kab/Kota berdasarkan hasil dari Tripartit yaitu dari Pemerintah adalah Disnaker, dari perusahaan atau pengusaha adalah APINDO dan yang ketiga perwakilan pekerja atau buruh,” jelasnya

Saat disinggung untuk Kab. Lahat berapakah layak UMK bagi pekerja, Amir mengatakan, Rp 3 Juta perbulan. “Angka itu merupakan angka kebutuhan terkecil minimum di Lahat,” pungkasnya.

Bagaimana Menurut Anda?