Penggunaan Dana PIRA DPRD Banyuasin Dipertanyakan, Sekwan Diminta Tegas

1.277 dibaca
Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN,- Dana PIRA DPRD Banyuasin disinyalir digunakan untuk sosialisasi calon Bupati dan  Wakil Bupati Banyuasin, pasca ditetapkannya kelulusan test kesehatan kelima pasangan oleh KPUD. Hal ini menyebabkan kandidat calon Kepala Daerah semakin percaya diri untuk terus bersosialisasi.

Dalam perjalanan sosialisasi, kandidat calon Kepala Daerah didampingi oleh anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihannya. Dalam sosialisasinya, terkadang secara mendadak mereka memberikan bantuan berupa material bahan bangunan, keuangan untuk pembangunan masjid, sembako, dll.

Menyikapi fenomena yang terjadi jelang pesta demokrasi di Banyuasin pada bulan juni 2018 mendatang, mendapat kritikan keras dari Darsan selaku ketua Dewan Penasehat Komunitas Putera Daerah Lintas Suku Negara Kesatuan Republik Indonesia (KOPDALINSU-NKRI) Kabupaten Banyuasin.

“Patut diduga Anggota DPRD Banyuasin menggunakan fasilitas negara, terutama¬† Dana Pira untuk memenuhi janji politik dan menarik simpatik masyarakat dalam sosialisasi” kata Darsan ketika di wawancarai, pada senin, 22 januari 2018.

Lebih lanjut, Darsan mengungkapkan temuan adanya fakta dilapangan, bahwa penggunaan dana tunjangan alat kelengkapan lainnya, dan tunjangan reses untuk melaksanakan sosialisasi, bahkan menggunakan mobil dinas dan rumah dinas untuk dijadikan tempat koordinasi team sukses.

“Kita berharap seluruh fasilitas anggota DPRD Kabupaten Banyuasin untuk ditarik guna menjaga netralitas dan upaya masif dan terstruktur untuk pemenangan beberapa kandidat. Untuk itu, dalam waktu dekat kita akan lakukan demo meminta ketegasan Bupati Banyuasin dan Sekwan” lanjut dia.

Selanjutnya Andi Suhaimi, selaku ketua KOPDALINSU NKRI, mengungkapkan temuan lain yang terindikasi telah dimarkup, bahkan dalam pelaksanaannya menggunakan jasa joki untuk memuluskan Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ).

“Orientasi ini kami lakukan dalam rangka meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran tahun 2016, yang nilainya mencapai puluhan milyar pada sekretariat DPRD Banyuasin yang tertuang pada 8 program dan 44 kegiatan. Data yang kami temukan, realisasi anggaran dan fakta dilapangan tidak sikron,¬† hal ini patut dipertanyakan,” tegas Andi Suhaimi.

Sejumlah kegiatan yang dipersoalkan tersebut, pihaknya meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin, untuk segera melakukan penyelidikan pengunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 yang diduga ada kerugian negara.

“Kami minta pengunaan anggaran itu diselidiki,” pungkas dia.

Editor: NA

Bagaimana Menurut Anda?