Wajib Pajak Yang Laporkan Aset Di Bawah 2015, Bebas Sanksi

833 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017. PMK 165 ini di antaranya mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak (WP) yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, PMK 165 ini mengatur mengenai tidak diperlukannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak, untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik
nama aset tanah dan atau bangunan yang diungkapkan dalam program amnesti pajak sebagaimana diumumkan sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) 3 Jawa Barat, Mohammad Isnaeni, menjelaskan, prosedur Pengungkapan Aset Secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS Final) ini memberi kesempatan bagi seluruh WP yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan.

Sedangkan, tarifnya dikelompokan untuk orang pribadi 30 persen, badan 25 persen dan orang pribadi atau badan tertentu (penghasilan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari 4,8 miliar rupiah dan atau karyawan dengan penghasilan kurang dari 632 juta rupiah) 12,5 persen.

” Mengingat pengungkapan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum aset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak, maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS Final. Aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh Wajib Pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut,” papar Mohammad Isnaeni dalam rilisnya.

Prosedur PAS Final ini, dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final, dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.

” Ditjen Pajak terus melakukan proses data matching antara data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan data pihak ketiga yang diterima Ditjen Pajak. Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-Undang, wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak,” jelasnya.

Data yang dimiliki Ditjen Pajak antara lain izin usaha, izin penangkapan ikan, izin pertambangan, perkebunan, kehutanan, izin mendirikan bangunan, registrasi produk obat dan makanan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel, dan restoran.

Saat ini Ditjen Pajak juga telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.

Selanjutnya mulai tahun 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada Ditjen Pajak, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara.

” Ditjen Pajak menghimbau semua Wajib Pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki aset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS Final, sebagaimana diatur dalam PMK 165 ini sebelum Ditjen Pajak menemukan data aset tersembunyi tersebut,” imbaunya.

EDITOR: WN