{"id":7747,"date":"2017-07-30T18:16:56","date_gmt":"2017-07-30T11:16:56","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/aceh\/?p=7747"},"modified":"2017-07-30T20:19:29","modified_gmt":"2017-07-30T13:19:29","slug":"yara-setuju-beberapa-pasal-dalam-pasal-uupa-di-cabut","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/62\/yara-setuju-beberapa-pasal-dalam-pasal-uupa-di-cabut\/","title":{"rendered":"YARA Setuju Beberapa Pasal Dalam Pasal UUPA di Cabut"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA. CO. ID, BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat ACEH (YARA) sepakat dengan pencabutan pasal dalam UUPA yang memang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial dan politik saat ini.<\/strong><\/p>\n

Ketua Yara Safaruddin SH, melalui Reserse Pers yang di kirim kemedia ini Minggu (30\/7\/2017) menyebutkan, dalam kajian Yara, bukan hanya pasal 57 dan 60 saja yang perlu di cabut, tapi ada pasal lain seperti pasal 56\u00a0\u00a0ayat (4) dan (5). Pasal 67 ayat (2) huruf e, pasal 205 dan juga pasal 209.<\/p>\n

“Kami dari dulu telah menyuarakan agar UUPA di perbaharui agar sesuai dengan perkembangan politik dan hukum saat ini, Namun Pemerintah Aceh dan DPRA jangan latah dengan perubahan UUPA, seharusnya jika komit mengawal UUPA maka kawalah butir maupun pasal yang mensejahterakan masyarakat Aceh, banyak butir dalam UUPA dan MoU Helsinki yang belum dilaksanakan secara optimal, kenapa itu tidak di suarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA.”kata Safarudin<\/p>\n

Dikatakan Safarudin, Ia meminta agar Pemerintah Aceh dan DPRA tidak menjadikan UUPA sebagai komoditas politik dengan menyalahkan DPR RI. “Selama ini kami sering menyampaikan keluhan masyarakat di Aceh kepada beberapa anngota DPR RI seperti Nasir Jamil, Fadlullah, Ghazali Abas dan Sudirman (Haji Uma), dan semua yang kami sampaikan tersebut dibantu untuk mencari jalan keluarnya, dan Alhamdulillah selesai,” menurut Safaruddin yang penting adanya komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak.<\/p>\n

Menurut Safaruddin, Harusnya DPRA dan Pemerintah Aceh mengkaji dulu efek dari pencabutan pasal dalam UUPA tersebut apakah merugikan Aceh atau menguntungkan, jangan langsung menuding pihak lain. “Dan dalam pandangan kami, pencabutan pasal dalam UUPA oleh UU Pemilu tidak ada hal yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta DPRA dan Pemerintah Aceh membangun komunikasi yang baik dengan Anggota DPR RI dalam membangun Aceh, tidak saling menuding yang menimbulkan ketidak harmonisan Pemerintah Aceh, DPRA dan Perwakilan Aceh di Senayan.”imbuhnya.<\/p>\n

Usulan Pasal yang di cabut menurut YARA:<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 56 (1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden\/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan\u00a0\u00a0gubernur\/wakil gubernur. (2) KIP kabupaten\/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden\/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan\u00a0\u00a0Gubernur\/Wakil Gubernur, bupati\/wakil bupati, dan walikota\/wakil walikota. (3) Dalam hal pemilihan Gubernur\/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten\/kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur\/Wakil Gubernur.\u00a0\u00a0(4) Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.\u00a0\u00a0(5) Anggota KIP\u00a0\u00a0kabupaten\/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati\/walikota. (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA\/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.<\/p>\n

Ini Alasan YARA:<\/p>\n

Dengan di cabutnya pasal ini maka perekrutan penyelenggara pemilu di Aceh akan dilakukan langsung oleh KPU dan bukan DPRA\/DPRK . reiruitmen penyelenggara pemilu oleh DPRA dan DPRK sebagai lembaga politik tentu akan menimbulkan kepentingan politik dalam rekruitmen tersebut sehingga penyelengara pemilu sebagai lembaga yang independen tidak akan bias melakukan tugasnya dengan baik.<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 67 (2) Calon Gubernur\/Wakil Gubernur, bupati\/wakil bupati, dan walikota\/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. menjalankan syari\u2019at agamanya; c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;\u00a0e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; \u2026\u2026…<\/p>\n

Alasan selanjudnya YARA:<\/p>\n

Dalam UU Pilkada usia minimal kepada Daerah untuk tingkat Kabupaten\/Kota 25 tahun, sedangkan dalam UUPA 30 tahun, ini tentu merugikan bagi masyarakat Aceh khususnya generasi muda yang belum usia 30 tahun ingin mencalonkan diri menjadi Bupati.Walikota. pada Pilkada lalu Nasri di gugurkan oleh KIP Aceh Jaya karena usianya kurang satu bulan dari 30 tahun.<\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 205 (1) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur. (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima. (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat Kepala Kepolisian di Aceh. (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan satu kali lagi calon lain. (5) Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<\/p>\n

Alasan YARA:<\/p>\n

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian\u00a0\u00a0harus bebes dari intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan menganggu penegakan hukum.<\/p>\n

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 209 (1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur. (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima. (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi\u00a0Aceh. (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain. (5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung.<\/p>\n

Alasan YARA:<\/p>\n

Penegakan hukum yang dilaksankan oleh Kejaksaan harus bebes dari intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan menganggu penegakan hukum.<\/p>\n

Pasal dalam UUPA yang di cabut dengan UU Pemilu.<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 57 (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten\/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 60 (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten\/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\u00a0\u00a0dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan. (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA\/DPRK. (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan\u00a0\u00a0berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur\/Wakil Gubernur, bupati\/wakil bupati, dan walikota\/wakil walikota.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BUANAINDONESIA. CO. ID, BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat ACEH (YARA) sepakat dengan pencabutan pasal dalam UUPA yang memang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial dan politik saat ini. Ketua Yara Safaruddin SH, melalui Reserse Pers yang di kirim kemedia ini Minggu (30\/7\/2017) menyebutkan, dalam kajian Yara, bukan hanya pasal 57 dan 60 saja […]<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":7749,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"spay_email":""},"categories":[236],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i1.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/62\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2017\/07\/Berita-Aceh-89.jpg?fit=640%2C640&ssl=1","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n