{"id":8088,"date":"2017-08-11T14:37:51","date_gmt":"2017-08-11T07:37:51","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/aceh\/?p=8088"},"modified":"2017-08-12T06:41:30","modified_gmt":"2017-08-11T23:41:30","slug":"usai-periksa-pemilik-lahan-polisi-akan-panggil-pihak-bni-lhokseumawe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/62\/usai-periksa-pemilik-lahan-polisi-akan-panggil-pihak-bni-lhokseumawe\/","title":{"rendered":"Usai Periksa Pemilik Lahan, Polisi Akan Panggil Pihak BNI Lhokseumawe"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA. CO. ID, BANDA ACEH – Penyidik Reskrimsus Polda Aceh hari ini memanggil pihak pelapor terkait kasus dana ganti rugi pembebasan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan waduk Krueng Keureuto, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.<\/strong><\/p>\n

” Ya klien kami tadi ada interview di Polda,” ucap Advokad dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Zubir, SH, yang mendapingi sejumlah pelapor di Mapolda Aceh, Jumat 11 Agustus 2017.<\/p>\n

Zubir menjelaskan, interview itu berdasarkan laporan polisi nomor: LP\/49\/IV\/2017\/SPKT, tanggal 17 April 2017.” \u00a0Pak Yahya dan rekannya para pemilik tanah, diinterview terkait laporan bulan aprill 2017 lalu,” beber Zubir.<\/p>\n

Menurut keterangan Zubir, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan seputar keberadaan aset warga dan proses pembuatan buku rekening di Bank BNI Cabang Lhokseumawe.<\/p>\n

“Materi interfiew itu seputar keberadaan tanah dan proses pembuatan buku rekening, sebab setelah dibuat, bukunya belum juga diserahkan pihak bank ke para nasabah hingga detik ini. Sehingga masyarakat tidak bisa mencairkan dana ganti rugi tersebut,” ketus Zubir didampingi sejumlah pelapor diantaranya, M Yahya B, Nariman, Zakaria yunus, M arifin. Ahmad, Muhammad.<\/p>\n

Zubir mengungkapkan, perjuangan para warga penggarap lahan untuk mendapatkan haknya itu, terus terbentur dengan berbagai kendala dan belum adanya titik temu antara para pihak, diantaranya Pemkab Aceh Utara dan 59 orang pemilik lahan tersebut .<\/p>\n

” Ada banyak kendala di pihak Pemkab Aceh Utara. Berdasarkan keterangan Bank BNI, pihak bank diminta menahan dulu buku rekening kepada masyarakat tersebut,” ungkap Zubir.<\/p>\n

Hal itu lanjut Zubir, dikarenakan Pemerintah menganggap status kepemilikan tanah tersebut masih belum jelas. “Alasan pemerintah masih simpang siur, karena tanah itu sebagian masuk ke milik PT. Setya Agung. Itu awalnya kan tanah warga, namun sekarang malah diklaim sebagai milik PT. Setya Agung”. Tandas Zubir.<\/p>\n

Menurut Zubir, persoalan tersebut sangat memungkinkan untuk segera dituntaskan, diantaranya melalui mediasi pihak kepolisian.”Persoalan ini sangat mungkin dimediasi polisi. Kecuali saat turun ke lapangan, polisi temukan hal lain nantinya, misalkan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau indikasi korupsi lainnya,” papar Zubir.<\/p>\n

Sebelumnya ungkap Zubir, pihak terkait dinilai tidak kooperatif untuk menuntaskan persoalan tersebut. Zubir menyebutkan ada banyak kejanggalan yang ditemukan dalam berbagai proses menuntut hak warga tersebut.<\/p>\n

” Kami menduga ada yang bermain di Pemkab Aceh Utara.Pihak bank sendiri awalnya tidak kooperatif, sampai kita lapor ke OJK, baru ada tanggapan,” kata Zubir.<\/p>\n

Zubir berharap pihak kepolisian bekerja secara profesional, agar kasus tersebut dapat segera tuntas.”Semoga pihak kepolisian bekerja profesional dan secepat mungkin mengusut kasus ini, agar segera tuntas dan masyarakat mendapatkan haknya,” pinta Zubir.<\/p>\n

Sementara itu, salah seorang pelapor, M Yahya B, mengaku sangat kecewa akibat berlarut -larutnya penyelesaian kasus ini di pihak Pemkab Aceh Utara. “Pemerintah pernah berjanji akan ada rapat soal masalah ini, tapi hingga detik ini tidak ada khabar, rasanya macam minta turun hujan,” kata Yahya kepada Reportase Global.Com, dengan nada setengah kecewa.<\/p>\n

Dia mendesak pemerintah untuk bekerja cepat dalam penyelesaian masalah ganti rugi lahan tersebut.”Pemerintah harus bekerja cepat, saya selaku kordinator juga terbeban, sebab terus-terusan dituntut kawan -kawan soal ini. Bahkan kami sampai berhutang hingga Rp. 200 juta untuk mengurus ini dan kebutuhan sehari -hari,” kata Yahya.<\/p>\n

Dengan ungkapan kecewa, Yahya menuntut pemerintah untuk menunjukkan itikad baiknya kepada masyarakat terkait kasus tersebut.”Mohon pemerintah bantu masyarakat. Tapi kalau pemerintah nggak mau bayar ya sudah,” ungkap Yahya pasrah.<\/p>\n

Yahya dan 59 orang rekannya para pemilik lahan menegaskan, bahwa pihaknya akan terus menuntut hak mereka sampai kapanpun.” Kami akan tuntut ini sampai kapanpun,” pungkas Yahya menutup keterangannya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BUANAINDONESIA. CO. ID, BANDA ACEH – Penyidik Reskrimsus Polda Aceh hari ini memanggil pihak pelapor terkait kasus dana ganti rugi pembebasan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan waduk Krueng Keureuto, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara. ” Ya klien kami tadi ada interview di Polda,” ucap Advokad dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Zubir, SH, yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":8090,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"spay_email":""},"categories":[236],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i1.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/62\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2017\/08\/IMG_20170812_062646.jpg?fit=640%2C425&ssl=1","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n