{"id":8760,"date":"2017-08-25T14:22:16","date_gmt":"2017-08-25T07:22:16","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/aceh\/?p=8760"},"modified":"2017-08-26T19:04:23","modified_gmt":"2017-08-26T12:04:23","slug":"yara-akan-masuk-sebagai-pihak-terkait-ke-mk-pertahankan-uu-pemilu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/62\/yara-akan-masuk-sebagai-pihak-terkait-ke-mk-pertahankan-uu-pemilu\/","title":{"rendered":"Yara Akan Masuk Sebagai Pihak Terkait ke MK Pertahankan UU Pemilu"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh telah menerima kuasa dari beberapa warga Aceh yang akan maju ke Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak terkait. Untuk mempertahankan pasal 571 ayat (4) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<\/strong><\/p>\n

“Dalam kajian kami keberadaan pasal tersebut justru menguntungkan Negara dan daerah dalam masalah penganggaran, seperti pencabutan pasal 57 (1)\u00a0\u00a0UUPA disebutkan kalau anggota KIP 7 (tujuh) orang maka dalam UU Pemilu hanya 5 (lima) orang, , jika di Kabupaten Kota selama ini (5) lima orang, maka sekarang yang masih lima orang adalah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie. Sedangkan yang lainnya menjadi 3 (tiga) orang komisioner saja sebagaimana dalam pasa 10 ayat (1) huruf a,b,c dan d. Ketentuan ini berlaku serempak di seluruh Indonesia dan ini akan menghemat anggaran pilkada, justru dengan banyaknya komisioner akan menghabiskan banyak anggaran dan banyak masalah nantinya”. Tutur Ketua YARA, Safaruddin, pada wartawan kemarin.<\/p>\n

Dikatakannya, Begitu juga dengan pasal 60 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPA, maka terhadap keberadaan Bawaslu akan menggunakan ketentuan dalam pasal Pasal 124, 125, 126, 127, 128, 129 dam 130 UU Pemilu yang mengatur tentang mekanisme rekruitmen Bawaslu, “pasal ini justru menguntungkan jika dilihat dari bunyi pasal 92 (13) UU Pemilu disebutkan Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten\/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama, begitu juga dengan komposisi anggota Bawaslu akan mengikuti jumlah komisioner KIP Provinsi dan Kabupaten Kota. Dari perspektif hak konstitusional warga Negara tidak ada yang di rugikan, malah menghemat anggaran Pemilu”. Tambahnya<\/p>\n

Catatan Kaki: Pasal dalam UUPA yang di cabut dengan UU Pemilu.<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 57 (1) Anggota KIP Aceh berjumlah\u00a07 (tujuh) orang\u00a0dan anggota KIP kabupaten\/kota berjumlah\u00a05 (lima) orang\u00a0yang berasal dari unsur masyarakat. (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pasal 60
\n(1)\u00a0\u00a0Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten\/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.<\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\u00a0\u00a0dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan<\/p>\n

(3)\u00a0\u00a0Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA\/DPRK.<\/p>\n

(4)\u00a0\u00a0Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan\u00a0\u00a0berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur\/Wakil Gubernur, bupati\/wakil bupati, dan walikota\/wakil walikota.
\nDengan berlakunya ketentuan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
\nPasal 571
\nd. Pasal 57 dan Pasal 6O ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka\u00a0akan berlaku ketentuan untuk Aceh sebagaimana:
\nPasal 10
\n(1) Jumlah anggota:
\na. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
\nb. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
\nc. KPU Kabupaten\/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang<\/p>\n

pasal 92
\n(13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten\/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh telah menerima kuasa dari beberapa warga Aceh yang akan maju ke Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak terkait. Untuk mempertahankan pasal 571 ayat (4) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Dalam kajian kami keberadaan pasal tersebut justru menguntungkan Negara dan daerah dalam masalah penganggaran, seperti pencabutan pasal […]<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":8780,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"spay_email":""},"categories":[236],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i2.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/62\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2017\/08\/IMG-20170825-WA0098.jpg?fit=640%2C451&ssl=1","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n