Ada Dugaan Kutipan Biaya Dalam Program Prona, ini Kata BPN

2.720 dibaca
Zulfani Kasi Pengaturan Pertanahan
Zulfani Kasi Pengaturan Pertanahan

BUANAINDONESIA.CO.ID, ACEH JAYA – Tudingan adanya kutipan Sertifikat Prona yang dilakukan oknum Geuchik di Desa Medhang Ghon, Oleh warga, mendapat tanggapan dari pihak BPN Kabupaten Aceh Jaya.

Saat buanaindonesia.co.id, menyambangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya, Rabu 3 Oktober 2018, Zulfani S.Sit, Kasi Pengaturan Pertanahan menuturkan, yang dimaksud warga Desa Kareung Ateuh, adanya kutipan di sertifikat prona itu bukan pembuatan sertifikat prona, “Itu adalah pembuatan surat Redistribusi tanah, yang dilakukan tahun 2013 dengan sumber anggaran APBN, di Desa Medhang Ghon, berbeda dengan sertifikat prona’. Katanya.

Redistribusi itu, jelas Zulfani, prorgam pembagian tanah oleh pemerintah, yang diketuai langsung Bupati, selaku kepala daerah dan unsur muspika di dalamnya. Redistribusi ini, sambungnya, tanah yang ditegaskan penguasaan masyarakat oleh pemerintah. Sehingga lahirlah sertifikat sebagai administrasi untuk memperkuat, “Jadi itu bukan sertifikat prona, tetapi Redistribusi namanya”. pungkas Zul Kasi Pengaturan Pertanahan.

Sedangkan yang dimaksud prona ialah, legalisasi sertifikat, tanah milik adat, dan panitia pelaksana penegasannya adalah BPN bersama Kepala desa.

Menurut Zulfani S.Sit, permasalahan yang dikatakan adanya pungli, itu bukan masuk kedalam sertifikat prona, tetapi program redistribusi yang tidak ada biaya apapun, tambahnya. “Kalaupun ada biaya, hanya untuk melengkapi biaya administrasi surat – surat pendukung, seperti materai 2 lembar, map, foto kopi blangko”. imbuhnya.

Di tahun 2013, masih kata dia, saat itu belum ada gambaran berapa biaya yang dibolehkan dikutip, untuk biaya administrasi, katanya. Itu tergantung kesepakatan aparatur desa. Tetapi untuk kelengkapan adm bisa langsung pemilik tanah yang menyediakan.

Baru pada tahun 2017, lanjut dikatakan, ada dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai biaya persiapan pendaftaran tanah secara sistematik yang dikeluarkan oleh 3 Menteri, Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal, berisi untuk wilayah kategori III, Provinsi Aceh boleh dikenakan biaya maksimal Rp.250.000. Dan kutipan tersebut dilakukan dalam musyawarah oleh kesepakatan desa.

Bagaimana Menurut Anda?