Belasan Orang Di Eksekusi Hukuman Cambuk. 1 Diantaranya, Pasangan Gay.

12.870 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDA ACEH – Belasan orang pelanggar Qanun Syariat Islam nomor 6 tahun 2014, menjalani eksekusi cambuk, Jumat (13/7/2018) di Halaman Masjid Baiturahim Ule Lheue, Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Para terpidana menjalani eksekusi sebanyak 87 hingga 22 kali cambukan, setelah dinyatakan terbukti bersalah oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Amatan media di lokasi, eksekusi yang digelar di depan umum terhadap para pelanggar qanun tentang hukum jinayah dilaksanakan selesai shalat Jumat. Para terpidana yang dihukum masing – masing satu pasangan terkait kasus liwath (laki – laki penyuka sesama jenis) Homoseksual/gay.

Selanjutnya, 9 (5 pasang) terpidana yang dihukum terkait Iktilath, atau berkumpul ditempat sepi bersama pasangan yang bukan mahramnya. 2 terpidana lainnya dihukum terkait (khamar) atau terbukti mengonsumsi minuman beralkohol.

Ke 15 terpidana tersebut ; Nyakrab bin Bumin, M.Rustam (87 kali cambuk) karena terbukti melanggar pasal 63 ayat 1, tentang liwat. Lalu 5 pasangan yang dihukum 21 hingga 22 kali cambuk terkait kasus Iktilat, masing-masing Herman Harun, Mislawati, Geral Midyen, Rani Adani, Sunardi, Syahril, Tiara Riski, Fachruddin dan Karlisna Handa Sari.

Sedangkan terpidana yang dihukum terkait kasus khamar, yakni Hasbullah dan Lidya Veronica yang dihukum dengan pidana 27 kali cambuk. Seluruh hukuman yang dijalani terpidana telah dikurangi atau dipotong masa penahanan.

Sebelumnya, pasal hukuman cambuk didepan umum sempat menjadi kontroversi. Pada Februari 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, sebenarnya sudah mengeluarkan Pergub No 5/2018 tentang pemindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk, dari tempat terbuka ke tempat tertutup. Yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Namun, hingga Juli 2018, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh masih juga dilakukan di tempat terbuka. Menanggapi hal hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Erwin Desman menjelaskan, pihaknya belum mendapat sosialisasi ketentuan itu,

“Baik dari pusat, yakni Kementerian Hukum dan HAM, maupun pemerintah Aceh. Pihaknya belum mendapat surat dari Kemenkumham dan juga kesiapan Lapas untuk menangani hukuman ini. Sebelum ada itu, kami akan tetap melakukan hukuman cambuk di tempat terbuka,” tutup Kejari Banda Aceh.

Sementara, Kasatpol PP/WH Banda Aceh, Muhammad Hidayat menyatakan, pelaksanaan cambuk di lapas adalah kewenangan pihak kejaksaan yang juga berkoordinasi dengan petugas polisi syariat, Dalam hal ini WH Banda Aceh.

Hidayat menyebutkan, Pergub yang mengatur soal eksekusi cambuk di lapas belum mengatur soal teknis, Dia meminta ada sosialisasi lebih lanjut soal lokasi cambuk setelah keluarnya aturan yang ditandatangani Gubernur Irwandi Yusuf.” Katanya.

Namun, ujar dia, sampai hari ini belum diundang oleh pihak Menkumham dan pihak gubernur soal pelaksanaan cambuk di lapas.

Selain soal tempat, sambung dia, Pergub itu juga belum merinci soal beberapa hal lainnya. Seperti pasal yang menyebutkan untuk pelanggar perempuan harus dicambuk oleh eksekutor perempuan.

“Hari ini kita belum memiliki eksekutor itu. Ini juga menjadi suatu masalah, dan di dalam lapas itu sendiri belum tahu bagaimana mekanisme cambuk itu sendiri. Pertama, menyangkut dengan undangan, dihadiri unsur siapa saja. Sebenarnya harus disosialisasikan terus”. ungkap Hidayat.

Bagaimana Menurut Anda?