Diduga, Ada Pungutan dalam Pembuatan Sertifikat di Program Prona

1.906 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, ACEH JAYA – Ada dugaan pungutan dalam program nasional (Prona) subsisidi sertifikasi tanah gratis dari pemerintah. di Desa Kareung Ateuh, Kecamatan indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.

Informasi yang dihimpun dari warga di lapangan, ada kutipan biaya itu terjadi pada saat pembuatan sertifikat dalam program prona tahun 2013/2014. Dugaan Kutipan liar itu diminta setelah sertifikat tanah Prona selesai, sekitar tahun 2016. “dikutip oleh oknum geuchik Desa Meudang Ghon, inisial S”. kata Salah satu warga Desa Kareung Ateuh, kepada buanaindonesia.co.id rabu (03/09/18)

Beberapa warga masyarakat lainya menambahkan. Bahwa alasan yang diberikan oknum Geuchik S Bin D, perihal permintaan biaya pembuatan sertifikat Prona, dana yang dimaksud, untuk diberikan kepada aparatur desa setempat. Biaya yang dipatok, sambung warga ini, sebesar Rp.200.000, per – sertifikat.

Aton Bin Latif 43 tahun, salah satu warga Desa Karang Ateuh, kepada media ini, ia mengaku memiliki tanah di Desa Medhang Ghon, seluas 3 hektar, melakukan pengurusan sertifikat tanah Prona. Aton tidak mengetahui adanya biaya yang dipatok oleh oknum geuchik tersebut. Baik saat rapat maupun penyampaian lainnya. “Saat selesai sertifikat tanah tersebut, dia mengakui adanya permintaan uang sejumlah Rp.200.000,- per sertifikat. Sedangkan sertifikat yang diurusnya sebanyak 6 sertifikat, dengan nilai total sejumlah Rp. 1.600.000,- yang dipinta oleh oknum geuchik Medhang Ghon”, papar warga Desa Kareung Ateuh, tersebut.

Menurut pengakuan dari beberapa warga Desa Kareung Ateuh, kepada buanaindonesia, kutipan itu, bukan hanya dialami Aton saja, ungkap warga. “Ada sejumlah 30 orang masyarakat lainnya yang diperkirakan menjadi korban dari pembuatan sertifikat Prona”. Tambahnya.

Hal senada turut disampaikan Malawi, warga desa yang sama, dia juga mengakui adanya permintaan biaya sertifikat Prona yang dilakukan oleh oknum geuchik, setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, tambah Malawi.

Sementara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Indra Jaya, Hasbalah, kepada buanaindonesia, Rabu 3 Oktober 2018, saat dikonfirmasi menuturkan, hal tersebut bukan dipatokan, tetapi berdasarkan rapat yang dilakukan oleh Aparatur Gampong Medhang Ghon, hanya untuk uang – uang minum kopi, dan lelah dilapangan saja.

Terkait adanya dugaan pungutan tersebut, Hasbalah menerangkan, tidak mengetahui pasti adanya pungutan biaya pembuatan sertifikat Prona yang dipatokan dengan jumlah dimaksud, “Bila itu dipatokan oleh geuchik, itu memang tidak diperbolehkan”, tegas Hasbalah.

Terpisah, Gechik Meudhang Gon, Inisial S, saat dihubungi buanaindonesia, Rabu (3/10/2018) menjelaskan, dana yang dipintanya tersebut tidak dipatok. Selain itu, nesaran dana tersebut sudah berdasarkan kesepakatan hasil rapat desa yang dilakukannya bersama aparatur Desa.

Biaya tersebut, kata S Bin Daud, bukan hanya bagi warga Desa Kareung Ateuh saja, tetapi juga bagi masyarakat desa lainnya yang membuat sertifikat prona dan memiliki tanah berada di lokasi desanya, termasuk dirinya, turut membayar biaya tersebut.

Alasannya, jelas dia, banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah, sehingga dengan adanya program tersebut, telah membantu masyarakat. “Bila membuat sertifikat dengan biaya pribadi, bisa menghabiskan uang Rp.4.000.000, untuk luas 3 hektar. Dan hal itu pernah dipertanyakannya langsung kepada dinas terkait.

“Biaya pembuatan sertifikat Prona itu awalnya, menggunakan Dana Kas Desa Medhang Ghon, dengan niat membantu masyarakat, Dan itu dirapatkan di desa”. katanya.

Jadi, biaya yang diminta tersebut, untuk mengembalikan kas desa yang sudah terpakai dikarenakan biaya administrasi, seperti, beli materai, map, kopi, makan dan lelah petugas gampong dan BPN sendiri,

“Kami pun tidak menduga, ada pihak – pihak yang mempermasalahkan hal pembuatan sertifikat tanah Prona. Pasalnya, semua sudah disampaikan melalui rapat gampong yang dilakukan sebelum sertifikat dibuat”. Tegas Geuchik.

Menurutnya, dia menilai, hal ini terjadi disebabkan permasalahan tapal batas desa yang belum kunjung selesai antara Desa Kareung Ateuh dan Desa Medhang Ghon, terangnya. “Sehingga ada oknum – oknum tersebut, yang dengan sengaja mencari – cari kesalahan dari dirinya sebagai Geuchik di Desa Medhang Ghon. Sedangkan pembuatan sertifikat Prona itu sudah sangat lama terjadi”, tutup Geuchik Meudang Ghon.

Bagaimana Menurut Anda?