Gerbang Mas Hasrat Papua Bertemu Gerbang Raja Sejati di Aceh Jaya

6.656 dibaca
Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, yang mengunjungi Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya. Berlangsung di Aula Sekdakab, Kantor Bupati Aceh Jaya, pada hari selasa, 23 januari 2014.

KhadafiBUANAINDONESIA.CO.ID, CALANG- Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, yang terdiri dari tiga Kabupaten, Asmat, Lanny Jaya dan Paniai, mengunjungi Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya, untuk berbagi pengalaman mengenai implementasi kebijakan Otsus dan memulai kerjasama untuk meningkatkan dampak kebijakan tersebut. Kegiatan itu berlangsung di Aula Sekdakab, Kantor Bupati Aceh Jaya, pada hari selasa, 23 januari 2014.

Kegiatan ini bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia mengoptimalkan penggunaan dana Otsus untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Difasilitasi oleh salah satu program pembangunan Pemerintah Australia, KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Masyarakat) dan Mahkota.

Perwakilan Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies, menyampaikan, kunjungan ini akan memberi kesempatan bagi ketiga provinsi berbagi cara inovatif meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan bantuan sosial.

Kunjungan ke Aceh Jaya ini, ujarnya, banyak yang harus di pelajari dalam proses administrasi. Bukan hanya itu saja, mempelajari dan memahami program Aslureti (Asistensi Lanjut Usia Resiko Tinggi) menjadi tujuan. Selain itu, juga memastikan Dana Desa dan Otsus bisa digunakan secara efektif untuk mengatasi kemiskinan serta berbagi pengalaman.

“Banyak yang dapat kita pelajari dari pengalaman di Aceh, Papua dan Papua Barat. Sehingga perwakilan Kedubes Australia, Pemerintah Australia, Bapenas, Pemerintah Provinsi, bersama program Kompak dan Mahkota, didukung tujuh provinsi lainnya dalam kerjasama mendukung program ini, termasuk Aceh, Papua dan Papua Barat” tukas Fleur.

Walaupun berbeda, ada tantangan yang mirip, termasuk tentang kemiskinan antara kelompok lansia, gizi buruk. Ini yang besar sekali, sebut dia. Apalagi pengalaman ketiga provinsi ini dapat berbagi dan kolaborasi, serta bisa didukung oleh program Kompak, sehingga ke tiga provinsi ini mampu mengatasi permasalahan yang terjadi ini bersama Pemerintah Australia, imbuh Fleur.

Ketertarikannya kepada Aceh, bermula saat tsunami menghantam wilayah ini. Australia, ujar dia, mempunyai hubungan yang kuat dengan Aceh maupun Papua.

“Aceh adalah tetangga Australia, termasuk Papua. Sebagai negara tetangga, kami berusaha untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi ini, melalui program yang dibawa Kompak dan Pemerintah Australia. NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, juga masuk kedalam program ini. pungkas Fleur Davies.

Andri, Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan Bappeda Provinsi Papua, menambahkan, kunjungan ini dalam rangka berbagibdan mempelajari lebih dalam program pro rakyat di Aceh Jaya, khususnya Aslureti.

“Kunjungan ini untuk belajar dan mendalami tentang bantuan sosial dari Kabupaten Aceh Jaya, serta saling bertukar program dan pendapat, untuk diadopsi di Provinsi Papua.” ujarnya.

Menurut Andri, semua program yang ada di Aceh Jaya, sangat menarik untuk menjadi bahan adopsi kepada pemerintahan. Untuk tahap awal program Aslureti yang menjadi tujuan dan fokusnya.

“Di Papua sendiri, saat ini, kami memiliki program Gerbang Mas Hasrat Papua, Gerakan Bangkit Mandiri Sejahtera Harapan Seluruh Masyarakat Papua, yang dimulai sejak 2014.” tambah Andri.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB, menuturkan, pihaknya mendukung penuh program yang dilaksanakan ini.

T. Irfan TB menerangkan, di Aceh Jaya saat ini ada program inovasi yang dilakukan​ mulai tahun 2015. Program ini berjalan sampai sekarang. Baik itu biaya pendidikan, pendidikan umum dan agama yang berbentuk makan gratis bagi santri dayah dengan pembangunan dapur sehat.

“Aceh Jaya juga ada program Aslureti, biaya untuk orang lanjut usia 70 tahun ke atas. Pertahunnya dua ratus ribu, dan bidang kesehatan pengobatan gratis sampai ke rumah warga yang disingkat dengan SUS (saweu ureng saket)”. tambah T. Irfan TB.

Tahun 2018 ini, pihaknya sudah melaksanakan analisa terhadap program-program yang sudah berjalan pada periode tahun lalu.

“Tentunya kita akan tetap melanjutkan program-program tersebut. Namun ada pagu-pagu yang harus kita rasionalkan.” kata Irfan TB.

Bupati berharap, kedepannya pemerintah provinsi mempunyai niat yang baik, agar pengelolaan dana Otsus tersebut dapat di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

“Hasil rapat dari seluruh bupati se Aceh, mengharapkan dana Otsus tahun 2019 dapat dikembalikan kepada kabupaten masing-masing. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Gubernur.” pungkas T. Irfan TB.

Editor: NA

Bagaimana Menurut Anda?