Ini yang Dilakukan Pemkab Aceh Jaya Untuk Percepat Hutan Adat Mukim

7.242 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, ACEH JAYA – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyelenggarakan rapat percepatan hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya. Bertempat di Aula Setdakab Aceh Jaya, Rabu tanggal 21 Februari 2018.

Amatan media di lokasi, rapat dipimpin  langsung Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri Sofyan, dihadiri 21 undangan terdiri dari unsur Sekda, Asisten I, Kabag Hukum Setdakab, Kabag Pemerintahan Setdakab, Kepala Bappeda, Camat, Ketua MAA Kabupaten Aceh Jaya, Ketua Serikat Mukim Aceh Jaya, JKMA Aceh dan JKMA Aceh Jaya.

Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri, saat acara mengatakan, rapat ini merupakan rapat koordinasi awal utuk mempercepat penetapan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya, ujar dia.

Juga merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional hutan adat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, tanggal 23 – 24 Januari lalu, pungkasnya.

Saat rapat di Jakarta yang lalu, terang Wakil Bupati, Kabupaten Aceh Jaya telah, mengusulkan dua hutan adat mukim Panga Pasi, Kecamatan Panga, dengan luas hutan adat 15.921 hektare dan mukim Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee , dengan luas 53. 325 hektare.

“Dua mukim tersebut merupakan bagian dari 13 usulan hutan adat di Provinsi Aceh, yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh, kepada Menteri LHK dengan total luas 145. 250, 24 hektare”, tambah Tgk. Yusri.

Selain itu kata dia, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, menginginkan agar dua mukim tersebut, menjadi prioritas utama di tahun 2018 ini, untuk ditetapkan menjadi hutan adat, harapnya.

“Minimal selama lima tahun kedepan, setiap kecamatan di Aceh Jaya, memiliki satu hutan adat mukim”, tutupnya.

Mustafa, Sekda Aceh Jaya, mengintruksikan, setelah dibentuknya Tim Task Force ini, untuk rapat – rapat teknis selanjutnya dalam menyiapkan kelengkapan untuk penetapan hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya akan dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh Jaya, jelas dia.

“Sebagai sekretariat dari tim task force percepatan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya”.

Selain itu, tambah Sekda, dengan adanya penetapan hutan adat mukim tidak akan mengubah fungsi kawasan hutan sesuai dengan tata ruang.

“Tujuan penetapan hutan adat mukim adalah, untuk memberikan ruang dan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat di Kabupaten Aceh Jaya”, papar Sekda.

Sementara, Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma, saat rapat mengatakan, memberikan apresiasi kepada pemkab karena telah melangkah lebih maju dengan berperan aktif dalam mempercepat proses penetapan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya, imbuh dia.

Zulfikar berharap, dengan dibentuknya Tim Task Force percepatan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya ini, konsolidasi dan koordinasi antar instansi terkait akan berjalan lebih cepat dan tepat, tambah dia.

Dan daerah lain bisa mengikuti langkah cepat seperti yang dilakukan Kabupaten Aceh Jaya dalam proses percepatan penetapan hutan adat mukim di Aceh, demikian.

Bagaimana Menurut Anda?