Tidak Punya E KTP Saat Pilkada, Ini Solusinya

3.365 dibaca

BUANAACEH.COM, BANDA ACEH – Rapat Konsuldasi menyambut pilkada 2017 tentang peserta pemilihan di gedung serba guna gubernur Aceh, dan dihadiri oleh kepala dinas pencapil Aceh serta kekala Capil kabupaten/kota, ketua Bawaslu serta Panwaslih Aceh, ketua panwaslih kabupaten/kota se Aceh, ketua KIP Aceh, ketua KIP kabupaten/kota se Aceh. Dengan pemateri utama dirjen kemendagri kependudukan Pusat

Selain Direktur Jendral Kementrian Dalam Negeri bidang Pencatatan Penduduk Sipil, juga ikut menghadirkan nara sumber dari Komisi I DPR Aceh. Asisten I Sekda Aceh.

Pemateri utama dimulai oleh Erik, selaku Irjen Kemendagri Kependudukan, membahas bertema Solusi Pemilih Yang Non KTP Elektronik. Dari jumlah penduduk Aceh yang berhak memilih hampir 30% belum memiliki eKTP dengan berbagai alasan.

Sebagian memang belum terdata dan sebagian lagi sudah meninggal Dunia. Jadi bagi mereka yang belum memilki e KTP tidak diperbolehkan menjadi calon pemilih tetap, untuk itu, diharapkan kepada Dinas kependudukan propinsi dan kabupaten/kota untuk mendata secara bersama dengan KIP setempat. Karena tanggal 4 Desember 2016, pihak KPU sudah harus membuat Daftar Pemilih Tetap,  pihak KPU pusat hanya mencetak kartu pemilih sesuai data yang dilapor KIP masing-masing daerah.

Dinas kependudukan berwenang membuat E KTP, sementara KIP berwenang menyatakan yang bersangkutan pantas atau tidak untuk ditetapkan sebagai pemilih tetap di kabupaten/kota masing-masing.

Agar penjumlahan akhir tidak simpang siur antara Dinas Pencapil dan KIP, maka diharapkan kerja sama yang baik dalam mendata daftar pemilih.” sambung dirjen kemendagri.

Ketua KIP Aceh juga berpendapat sama, untuk menempuh waktu yang cuma 6 hari lagi, diharapkan kerjasama antara KIP dan Dinas Pencapil sangat dibutuhkan. dua lembaga ini harus bekerja ekstra dan hati-hati agar tidak merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon Kepala Daerah, karena satu suara saja, bisa menentukan kalah serta menang salah satu paslon.

Pemateri berikutnya, H.Abdullah Saleh,SH, selaku ketua Komisi I DPRA menambahkan, bahwa peran DPRA dalam pilkada memang harus melibatkan berbagai unsur, terutama terkait waktu yang cukup sempit. Jadi kepada yang belum memiliki e KTP maka, pihak KIP bekerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk mendata dan membuat surat keterangan pengganti e KTP, agar pemilih jangan sampai kehilangan hak nya untuk memberi suara.” ungkap Abdullah Saleh.

Asisten I sekda Aceh, Muzzakar M.Amin mewakili sekda Aceh Dermawan,MM menyatakan bahwa “Pihak KIP akan membuat Surat Pengganti e KTP bagi yang belum terekam untuk jadi calon pemilih tetap, agar hak untuk memberi suara di pilkada ini tidak terkendala.”  ucap Muzzakar sambil menutup Rakor tersebut.

Bagaimana Menurut Anda?