Warga Lhokseumawe, Menjadi Korban Sengketa Aset Daerah

7.905 dibaca

BUANAACEH.COM, ACEH UTARA – Sejak pemekaran Pemko Lhokseumawe dari Kabupaten Aceh Utara, kepemilikan aset berupa tanah di sejumlah lokasi di kawasan Kota Lhokseumawe belum jelas. Kondisi itu telah merugikan warga, akibat tidak mengetahui dengan jelas permasalahan kepemilikan aset milik pemerintah daerah.

Erliana,38, warga Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Pemko Lhokseumawe kepada BUANAACEH, Senin 31 oktober 2016 mengeluh, kehilangan uang Rp6,3 juta untuk biaya sewa lahan di kawasan Pusong. Dia telah menyewa tanah milik Pemkab Aceh Utara. Namun ketika mendirikan warung kopi untuk membantu  ekonomi orang tuanya, petugas Satpol PP Pemko Lhokseumawe telah merusak warung, karena alasan lokasi tersebut harus digusur.

Erliana tidak mengerti, Pemkab Aceh Utara telah menyewakan tanah seluas 543 meter persegi kepadanya. Namun setelah dibangun warung kopi, pihak Pemko Lhokseumawe menggusurnya. “Kami menjadi korban karena tidak mengetahui dengan jelas status tanah di sini,” ungkap Erliana.

Sebelum membuka warung kopi, Erliana mengaku telah mencari informai kepada pihak terkait. “Saya sudah menanyakan kepala pihak PPI (pusat pendaratan ikan-red), sampai kepada kantor yang mengeluarkan izi usaha di Pemko Lhokseumawe,” jelasnya. Dari informasi yang diterima pihaknya, lahan di Jalan UPT PPI Pusong tersebut milik Pemkab Aceh Utara. Sehingga dia dan keluarganya langsung mengurus sewa ke Pemkab Aceh Utara.

Pada pertengahan Juni 2016, Erliana resmi menyewa tanah dari Pemkab Aceh Utara, melalui Sekdakab Drs.Isa Anshari, MM. Berdasarkan  Surat Perjanjian Sewa Tanah Antara Pemkab Aceh Utara dengan Erliana menyerbutkan, Erliana bersedia mebayar harga sewa tanah HPL milik Pemkab Aceh Utara sebesar Rp6.328.665. Uang sejumlah itu kemudian disetor melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Akan tetapi pada Tanggal 6 September 2016, Pemko Lhokseumawe membongkar paksa warung kopi milik Erliana yang dibagun di atas tanah tersebut.  Dia mengaku telah banyak dirugikan akibat tidak jelas kepemilikan aset Pemkab Aceh Utara dengan Pemko Lhokseumawe. Selain kehilangan uang sekitar Rp6,3 juta, Erliana juga dirugikan karena seluruh warung kopi dan peralatannya telah rusak akibat penggusuran secara paksa.

Bagaimana Menurut Anda?