DPRD Sumsel Setujui Raperda APBD Provinsi Sumsel Tahun 2019

12.240 dilihat
Penandatangan kesepakatan bersama pengesahan raperda APBD Sumsel TA 2019 menjadi perda yang ditandangani Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati dan Gubernur Sumsel Herman Deru. Senin 27 Juli 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin 27 Juli mengadakan Rapat Paripurna paripurna XIV dengan agenda penyampaian pendapatan akhir Komisi-Komisi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Sumsel Tahun 2019

Dalam penyampaian pendapat akhir, juru bicara Komisi III (Tiga) DPRD Sumsel, Andhie Dhinaldie mempertanyakan tindaklanjut LHP BPK RI terkait laporan keuangan aset tetap dan mesin milik Pemprov Sumsel senilai Rp9,405 milyar yang hingga kini tak diketahui keberadaannya.

Penandatangan kesepakatan bersama pengesahan raperda APBD Sumsel TA 2019 menjadi perda yang ditandangani Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati dan Gubernur Sumsel Herman Deru. Senin 27 Juli 2020
Advertisement

“Kami Komisi III minta agar segera ditelusuri keberadaannya. Jika masih bisa diselamatkan dan dimanfaatkan serta meminta pertanggungjawaban,”pinta Andhie.

Dilanjutkan, menurut politisi Partai Golkar ini apabila ternyata aset tersebut tidak ditemukan untuk dapat dihapuskan dari daftar aset daerah.

Tentunya penghapusan tersebut haruslah mengacu pada aturan yang berlaku agar di kemudian hari tidak terus membebani dan menjadi potensi kerugian bagi daerah.

Juru bicara Komisi III (Tiga) DPRD Sumsel, Andhie Dhinaldie saat menyampaikan pendapat akhir Komisi. Senin 27 Juli 2020

Sedangkan, pendapat akhir Komisi I (satu) yang dibacakan juru bicaranya, Lia Anggraini, minta pemerintah provinsi sumatera selatan untuk serius menindak lanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK RI.

“Pemerintah Provinsi Harus serius terkait masalah pemeliharaan aset bergerak dan tak bergerak yang harus dikoordinasikan antara instansi terkait,”pintanya.

Hal lain, Komisi menyoroti soal penyaluran bantuan sosial (Bansos). Yang di lapangan seringkali tidak sinkron duplikasi dan ketidaksesuaian antara proyeksi dengan penerima bantuan.

Komisi II dengan juru bicaranya, Abusari Burhan menekankan kepada Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk segera melaksanakan rapat koordinasi dengan perusahaan pemilik lahan perkebunan untuk mengantisipasi sekaligus mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Dan dari kelima komisi DPRD Sumsel yang menyampaikan pendapat akhirnya kesemuanya dapat menerima dan memaklumi raperda APBD Provinsi Sumsel TA 2019 untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda.

Dan usai penyampaian pendapat akhir komisi ini dilanjutkam penandatangan kesepakatan bersama pengesahan raperda APBD Sumsel TA 2019 menjadi perda yang ditandangani Gubernur Sumsel Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati.

“Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Sumsel sehingga pembahasan raperda pertangungjawaban APBD Sumsel tahun 2019 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ini merupakan wujud kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatis untuk kemajuan Sumsel ke depan,” Kata Herman Deru (ADV)

Advertisement