BUANAINDONESIA.CO.ID, SUMSEL- Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD, Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri Peresmian Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumsel, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu yang baru di Jalan Kol H.Burlian, Jumat 11 Januari 2019 siang. HD memastikan Sumsel segera menjadi Provinsi Universal Health Coverage (UHC) tahun ini. Selain terus memacu kesadaran masyarakat mendaftar BPJS Kesehatan
Mantan Bupati OKU Timur dua periode itu akan mengeluarkan surat edaran ke perusahaan, berupa imbauan agar perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya BPJS Kesehatan segera menunaikan kewajibannya.
“Ingatkan saya, secepatnya saya akan buatkan edaran itu ke perusahaan-perusahaam di Sumsel. Mereka wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS, kalau mereka tidak mau kita cabut izin usahanya,” tegas HD.
Dikatakan, layanan kesehatan adalah hak setiap karyawan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dan hal itu tak bisa disepelekan oleh perusahaan.
Peresmian itu sendiri dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel HD dan Direktur Utama Fachmi Idris yang juga dihadiri anggota DPR RI, instansi vertikal Provinsi Sumsel, pejabat tinggi pemerintahan di Provinsi Sumsel, Ketua DPRD Provinsi Sumsel serta beberapa fasilitas Kesehatan dan Badan Usaha di wilayah Sumsel.
“Dengan adanya gedung baru ini harapan kita sosialisasi akan lebih baik, juga layanannya agar kesadaran masyarakat juga ikut menjadi baik. Sehingga Insya Allah tahun ini juga Sumsel bisa jadi provinsi yang UHC,” ujar HD kepada awak media.
Saat ini jelas HD, dua kabupaten di Sumsel yakni Muaraenim dan Lahat sudah mencatatkan diri sebagai Kabupaten UHC.
Sementara coverage BPJS kabupaten sebagian besar lainnya sudah mendekati 100%.
“Mudah-mudahan setelah kita gelontorkan dana dari Provinsi ini semua terpenuhi. Untuk masa transisi ini ada dana Rp56 miliar. Paling lambat enam bulan ke depanlah semua sudah tercover dan Sumsel segera menjadi Provinsi UHC menyusul Aceh dan DKI, karena semua memang harus bermuara ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Sumsel Bersatu” jelasnya.
Sementara itu Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan dengan diresmikannya kantor baru ini maka kantor Kedeputian Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu BPJS Kesehatan yag ada di Jalan R Soekamyo berpindah ke Jalan Kol H Burlian. Kehadiran lokasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan peserta JKN -KIS saat berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan guna melakukan urusan administratif.
“Dengan berpindahnya kantor Kedeputian Wilayah Sumsel Babel Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kinerja demi mendukung program Jaminan Kesehatab Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS dan juga dapat meningkatkan kepuasan peserta di Kantor Cabang Palembang,” jelas Fachmi.
Kedeputian Wilayah Sumsel, Kepulauan Babel dan Bengkulu BPJS Kesehata membawahi tiga orovinsi yakni sumsel, Kepulauan Babel dan Provinsi Bengkulu.
Cakupan peserta BPJS Kesehatan di wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu sampai dengan 1 Januari 2019 dijelaskannya sudah sebanyak 74,32% dari jumlah penduduk wilayah Provinsi Sumsel, Babel dan Bengkulu sebanyak 8.573.106 jiwa dari total penduduk 11.535.940 jiwa, sedangkan khusus untuk wikayah Sumsel sebanyak 72% atau sebanyak 5.911.195 jiwa dari total penduduk 8.181.312 jiwa.
Sementara itu Kepala Kedeputian BPJS Kesehatan Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu, Erna Kusuma Wijaya mengatakan penambahan kantor baru ini menggunakan aset yang ada. Kantor itu menurutnya dibangun di atas lahan seluas 1030 meter persegi.
“Dengan adanya kantor baru ini kami berharap layanan yang bisa kami berikan lebih prima dan kami juga memiliki ribuan layanan fasilitas kesehatan” ujarnya.
Mereka juga lanjut Erna menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu ia meminta agar selalu diingatkan.
“Sehingga kami dapat mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi,” tandasnya.
Selain melakukan pengguntingan pita tanda diresmikannya gedung kantor BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan itu Gubernur Sumsel Herman Deru dan Direktur BPJS fachmi Idris memberikan penghargaan kepada 2 kabupaten di Sumsel yang sudah mencapai UHC masing-masing yakni Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat.
“Jika perlu untuk untuk operasi tidak perlu lagi ke Singapore. Bahkan alat kita ini cuma ada dua di dunia. Palembang dan dubai sehingga ini menjadi tantangan juga bagi kita, kerja yang dipacu sehingga pelayanan lebih prima lagi, karena menjadi rujukan regional sebagai rumah sakit tife B,” tambahnya.
HD menambahkan, agar RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel menjadi model-nya BPJS mengingat RSUD tersebut masih baru dan belum terkontaminasi.
“Saya mohon kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan pak Fahmi, untuk menjadikan rumah sakit ini model bagi BPJS,” tambahnya.
Untuk penambahan kelengkapan peralatan. Lanjut HD masih dibutuhkan dana Rp1Triliun yang diharapkan dari dana pusat. Sedangkan dari Provinsi akan dialokasikan secara bertahap mengingat pembangunan gedung sudah dilakukan oleh Pemprov. Sumsel.
“Tapi untuk pelayanan dasar bagi pasien, semuanya sudah okelah,” tandasnya.
