Ini Eksepsi Yang Dibacakan Penasehat Hukum Kadispora

10.749 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Sidang lanjutan perkara terdakwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga H Kuswendi memasuki Sidang Ke 3, Rabu 13 Maret 2019 dengan Agenda Pembacaan Eksepsi ( Pembelaan ) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Aldis Sandhika, S.H., M.H dari kantor Aldis Sandhika & Partners.

Dalam pembacaan pembelaannya Aldis Sandika menyampaikan, Merupakan suatu kehormatan bagi kami bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan supremasi hukum, mendampingi Terdakwa Kuswendi, dimana kami dan Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu perangkat dalam penegakkan hukum, namun dalam perkara ini kami memiliki perbedaan pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa yang didakwa dalam Dakwaan Primair melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dakwaan Subsidair Pasal 109 Jo. Pasal 116 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Surat Dakwaan merupakan mahkota bagi penuntut umum yang disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 75 KUHAP. Eksepsi yang dimohonkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya merupakan dasar bagi pembelaan Terdakwa di muka persidangan, secara limitatif tertuang didalam Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

” Perbedaan pendapat itu dimana Klein kami dijerat UUPL pasal 109 No 32 Tahun 2009 dimana isinya berbunyi ” Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”, papar Aldis dalam Esepsi nya yang dibacakan dihadapan Majelìs Hakim yang diketuai oleh Hasanudin.

Masih Kata Aldis, Perlu untuk diperhatikan bahwa rumusan “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan” dalam pasal tersebut merujuk kepada individu yang berkenaan langsung pada suatu kegiatan usaha dan lazimnya suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan value atau nilai tambah. Terdakwa Kuswendi dalam dakwaan ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang tidak bertindak untuk kepentingan pribadi/individu melainkan bertindak atas suatu instansi pemerintahan yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. Sehingga Terdakwa Kuswendi tidak melakukan suatu usaha/kegiatan seperti yang digambarkan dalam pasal tersebut.

” Jika Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain dakwaan yang dialamatkan kepada Terdakwa Kuswendi merupakan dakwaan yang salah alamat (error in persona) mengingat bahwa aturan tersebut tidak tepat untuk diterapkan terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa Kuswendi” ungkapnya.

Kemudian lanjut Aldis, dalam Jo Pasal 116 ayat 1 dan 2 berbunyi

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
Menjadi suatu pokok yang sangat penting bahwa Pembangunan Camping Ground Pramuka Blok Citiis tidak dilakukan oleh suatu badan usaha melainkan dilakukan oleh instansi pemerintahan sebagai organ yang sah dalam melakukan pelayanan publik (good governance). Dalam hal yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa dalam ajaran Penyertaan (deelneming) yang menguraikan mengenai perbuatan tindak pidana yang dibuat oleh para pembuat (mededader), yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen), yang turut serta melakukan (mede plegen), yang menganjurkan (uitlokken).

” Perlu untuk diketahui bahwa Terdakwa Kuswendi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bukanlah sebagai orang yang memberi perintah, karena ia bertindak atas perintah Peraturan Daerah mengenai APBD, bahwa Terdakwa Kuswendi dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas merupakan kepanjangan tangan dari kepala pemerintahan yakni Bupati sebagai orang yang memberi perintah dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud dalam perkara a quo. Apabila dakwaan itu dialamatkan kepada Terdakwa Kuswendi dalam kewenangannya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka berdasarkan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bahwasanya pekerjaan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa Kuswendi semata sebagai Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran tetapi terdapat fungsi dari jabatan lain dalam menopang dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti PPK (pejabat Pembuat komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPHP (Pejabat penerima Hasil Pekerjaan), dakwaaan yang diarahkan kepada terdakwa merupakan tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki tugas untuk Mengendalikan pelaksana kegiatan, Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan, terkait dokumen-dokumen teknis dalam persiapan kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah merupakan tugas yang berkaitan dengan PPTK. Sehingga dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa Kuswendi tidak beralasan dan kabur (error in persona)”, jelasnya.

Sambung Aldis, Bila dicermati lebih lanjut mengenai izin lingkungan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur ketentuan sebuah usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki Amdal, dan yang tidak masuk kedalam kriteria wajib maka diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Mengenai Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 yang kemudian setelah diteliti dan ditelaah pada lampiran I-IV mengenai Pembangunan Camping Ground Blok Citiis yang dilakukan Dispora Kabupaten Garut dalam hamparan luas 4,8 Ha tidak termasuk dalam daftar lampiran I-IV yang diwajibkan memiliki Analisis Dampak Lingkungan, Adapun mengenai lampiran yang dimaksud dapat dilihat dalam daftar lampiran huruf (L) Bidang Pariwisata memiliki syarat besaran luas dari total diatas 100 Ha untuk taman rekreasi, perlu untuk diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan camping ground pemuda blok tiis masih dalam pelaksanaan tahap awal yang dibebankan di DPA Tahun 2017 dari total yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

” Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa Kuswendi menyimpulkan bahwa Nota pembelaan dan Eksepsi Penasihat Hukum adalah permohonan yang berdasarkan fakta dan kebenaran, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa Kuswendi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Kuswendi, Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/Euh.2/GRT/12/2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima, Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut, Memulihkan harkat martabat serta nama baik Kuswendi, Membebankan biaya perkara kepada negara, atau kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP maka dalam menyampaikan Eksepsi ini Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya. Dalam eksepsi ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa ” pungkas Aldis Sandhika.

Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan Sidang dilanjutkan Rabu depan dengan agenda pembelaan dari Penuntut Umum.

Sidang lanjutan perkara terdakwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga H Kuswendi memasuki Sidang Ke 3 dengan Agenda Pembacaan Esepsi ( Pembelaan ) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Aldis Sandhika, S.H., M.H dari kantor Aldis Sandhika & Partners.

Dalam pembacaan pembelaannya Aldis Sandika menyampaikan, Merupakan suatu kehormatan bagi kami bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan supremasi hukum, mendampingi Terdakwa Kuswendi, dimana kami dan Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu perangkat dalam penegakkan hukum, namun dalam perkara ini kami memiliki perbedaan pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa yang didakwa dalam Dakwaan Primair melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dakwaan Subsidair Pasal 109 Jo. Pasal 116 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Surat Dakwaan merupakan mahkota bagi penuntut umum yang disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 75 KUHAP. Eksepsi yang dimohonkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya merupakan dasar bagi pembelaan Terdakwa di muka persidangan, secara limitatif tertuang didalam Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

” Perbedaan pendapat itu dimana Klein kami dijerat UUPL pasal 109 No 32 Tahun 2009 dimana isinya berbunyi ” Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”, papar Aldis dalam Esepsi nya yang dibacakan dihadapan Majelìs Hakim yang diketuai oleh Hasanudin.

Masih Kata Aldis, Perlu untuk diperhatikan bahwa rumusan “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan” dalam pasal tersebut merujuk kepada individu yang berkenaan langsung pada suatu kegiatan usaha dan lazimnya suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan value atau nilai tambah. Terdakwa Kuswendi dalam dakwaan ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang tidak bertindak untuk kepentingan pribadi/individu melainkan bertindak atas suatu instansi pemerintahan yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. Sehingga Terdakwa Kuswendi tidak melakukan suatu usaha/kegiatan seperti yang digambarkan dalam pasal tersebut.

” Jika Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain dakwaan yang dialamatkan kepada Terdakwa Kuswendi merupakan dakwaan yang salah alamat (error in persona) mengingat bahwa aturan tersebut tidak tepat untuk diterapkan terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa Kuswendi” ungkapnya.

Kemudian lanjut Aldis, dalam Jo Pasal 116 ayat 1 dan 2 berbunyi

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Menjadi suatu pokok yang sangat penting bahwa Pembangunan Camping Ground Pramuka Blok Citiis tidak dilakukan oleh suatu badan usaha melainkan dilakukan oleh instansi pemerintahan sebagai organ yang sah dalam melakukan pelayanan publik (good governance). Dalam hal yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa dalam ajaran Penyertaan (deelneming) yang menguraikan mengenai perbuatan tindak pidana yang dibuat oleh para pembuat (mededader), yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen), yang turut serta melakukan (mede plegen), yang menganjurkan (uitlokken).

” Perlu untuk diketahui bahwa Terdakwa Kuswendi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bukanlah sebagai orang yang memberi perintah, karena ia bertindak atas perintah Peraturan Daerah mengenai APBD, bahwa Terdakwa Kuswendi dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas merupakan kepanjangan tangan dari kepala pemerintahan yakni Bupati sebagai orang yang memberi perintah dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud dalam perkara a quo.

Apabila dakwaan itu dialamatkan kepada Terdakwa Kuswendi dalam kewenangannya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka berdasarkan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bahwasanya pekerjaan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa Kuswendi semata sebagai Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran tetapi terdapat fungsi dari jabatan lain dalam menopang dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti PPK (pejabat Pembuat komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPHP (Pejabat penerima Hasil Pekerjaan), dakwaaan yang diarahkan kepada terdakwa merupakan tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki tugas untuk Mengendalikan pelaksana kegiatan, Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan, terkait dokumen-dokumen teknis dalam persiapan kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah merupakan tugas yang berkaitan dengan PPTK. Sehingga dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa Kuswendi tidak beralasan dan kabur (error in persona)”, jelasnya.

Sambung Aldis, Bila dicermati lebih lanjut mengenai izin lingkungan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur ketentuan sebuah usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki Amdal, dan yang tidak masuk kedalam kriteria wajib maka diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Mengenai Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 yang kemudian setelah diteliti dan ditelaah pada lampiran I-IV mengenai Pembangunan Camping Ground Blok Citiis yang dilakukan Dispora Kabupaten Garut dalam hamparan luas 4,8 Ha tidak termasuk dalam daftar lampiran I-IV yang diwajibkan memiliki Analisis Dampak Lingkungan, Adapun mengenai lampiran yang dimaksud dapat dilihat dalam daftar lampiran huruf (L) Bidang Pariwisata memiliki syarat besaran luas dari total diatas 100 Ha untuk taman rekreasi, perlu untuk diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan camping ground pemuda blok tiis masih dalam pelaksanaan tahap awal yang dibebankan di DPA Tahun 2017 dari total yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

” Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa Kuswendi menyimpulkan bahwa Nota pembelaan dan Eksepsi Penasihat Hukum adalah permohonan yang berdasarkan fakta dan kebenaran, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa Kuswendi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Kuswendi, Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/Euh.2/GRT/12/2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima, Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut, Memulihkan harkat martabat serta nama baik Kuswendi, Membebankan biaya perkara kepada negara, atau kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP maka dalam menyampaikan Eksepsi ini Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya. Dalam eksepsi ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa ” pungkas Aldis Sandhika.

Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan Sidang dilanjutkan Rabu depan dengan agenda pembelaan dari Penuntut Umum.