Kejati Jabar : Kasus Korupsi Buku Sejarah Jalan Terus

10.793 dibaca
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali (BUANA INDONESIA NETWORK /Abby Aditya E.P)

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan akan terus mengusut dan menuntaskan kasus korupsi pengadaan buku cetak bidang sejarah purbakala tahun anggaran 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung . Hal tersebut diungkapkan sekaligus menepis adanya penghentian kasus yang menyeret Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, DS sebagai tersangka.

“Tidak ada penghentian kasus, kata siapa. Kita terus lanjut dan sekarang sedang ditangani pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, “ kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali saat ditemui di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Senin 19 Maret 2018.

Raymond mengungkapkan, selama proses penyidikan kasus tersebut, Kejati Jawa Barat telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar lebih kurang 1,35 miliar yang telah disita dari beberapa pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Di antaranya dari Sdrs Mzm disita uang sebesar Rp 70 juta Sdr. IS sebesar Rp 120 juta, dari S sebesar Rp 6.960.000, ES sebesar Rp 7 juta dan HW disita uang sebesar Rp 1 miliar.

“Kami sudah sita dan itu dijadikan pengembalian uang kerugian negara. Namun meski begitu proses penyidikan terus berlanjut . Jadi tidak ada penghentian kasus,” ujarnya.

Raymon menegaskan kasus-kasus yang ditangani pihak Kejati Jabar dipastikan terus bergulir termasuk kasus pengadaan buku ini. Hanya saja dalam penanganannya butuh proses untuk pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti bukti yang nantinya akan dihadapkan ke persidangan.

Mengenai tersangka yang hingga saat ini belum ditahan, Raymond menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Kalau penyidik memandang belum perlu untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka, ya tentu saja belum ditahan.

“Soal penahanan, itu kewenangan penyidik, kita tidak bisa ikut campur atau mendorong dorong karena itu kewenangan penuh di penyidik,” ujarnya.

Raymond melanjutkan, dari total anggaran Rp 10,34 miliar tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,56 miliar untuk belanja cetak dan pengadaan buku sebanyak 61.716 buku dengan 18 judul buku.

Dalam pelaksanaannya, katanya, belanja cetak dan pengadaan buku sebanyak 61.716 buku tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan pada proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga terjadi kemahalan harga.

“Atas hal tersebut berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, jumlah kerugian negara yakni sebesar Rp. 2,95 miliar,”tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya,penyidik Kejati Jabar menetapkan DS, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku cetak bidang sejarah purbakala tahun anggaran 2015. Dari kasus tersebut kejaksaan berhasil mengamankan kerugian negara hingga Rp 1. 35 miliar.

DS diduga telah melakukan penggelembungan atau mark up dana dalam pengadaan buku sejarah purbakala. DS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-60/O.2.1/Fd.1/01/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Dalam pengadaan buku tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp 978.850.000 namun selaku Kabid Sejarah dan Purbakala, DS mengajukan perubahan anggaran dengan realisasi sebesar Rp 10,34 miliar yang akan dialokasikan untuk 9 kegiatan bidang sejarah dan kepurbakalaan.