Sawah Sering Tergenang Banjir, Dinas Pertanian Sarankan Asuransi

8.113 dibaca
Kepala Dinas Pertanian Tisna Umaran mengungkapkan, luas sawah yang ada di Kabupaten Bandung yakni 3.563 hektar, namun seluas 678 hektar sering tergenang banjir, Rabu, 21 Maret 2018. (BUANA INDONESIA NETWORK/Dinni Kamilani ).

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG- Kepala Dinas Pertanian Tisna Umaran mengungkapkan, luas sawah yang ada di Kabupaten Bandung seluas 3.563 hektar, tersebar di 12 Kecamatan atau di 24 Desa, namun seluas 678 hektar sawah sering tergenang banjir, Rabu, 21 Maret 2018.

Advertisement

“Lahan terluas sawah tergenang banjir di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang. Untuk mengurangi kerugian para petani itu, kita siapkan 6.250 kg benih padi untuk ditanam kembali. Meski hanya 3 Ha yang paling parah terdampak banjir, yakni di Kecamatan Ibun dan Soreang. Kecamatan lain yang terkena banjir dan menggenangi lahan sawah di Kecamatan Cileunyi, Pameungpeuk, Cikancung, Cangkuang, Banjaran, Rancaekek dan Margaasih,” ungkap Tisna.

Genangan yang terjadi selama 7 hari, lanjut Tisna, tidak sampai merusak tanaman, karena tanamannya sudah cukup tinggi berumur sekitar 20 hari, 30 hari sampai ke 70 hari. Tanaman- tanaman tersebut masih bisa bertahan.

“Dampak keseluruhan terhadap hasil panen dari banjir yang terjadi, relatif tidak begitu berpengaruh terhadap produksi padi di Kabupaten Bandung, yang paling parah hanya 3 hektar di Kecamatan Ibun dan Soreang,” lanjutnya.

Tisna menyarankan, untuk petani padi yang memiliki lahan yang berada di wilayah rawan bencana, agar mengasuransikannya, sebagai antisipasi kerugian yang dialami. Mekanisme untuk asuransi tersebut bisa difasilitasi oleh Petugas Organisme dan Pengganggu Tanaman (POPT) atau para penyuluh yang ada di kecamatan masing-masing.

Kementrian Pertanian dan Pemkab Bandung, sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi terkait subsidi asuransi untuk lahan padi yang terdampak bencana, baik pengaruh banjir, kekeringan maupun serangan hama penyakit. Dengan subsidi sebesar Rp.144.000,-. Jadi dari Rp.180.000,- premi yang harus dibayar dikurangi subsidi, petani tinggal membayar Rp.36.000,- saja per hektar setiap musim tanam (4 bulan sekali).

“Pembayaran premi disesuaikan dengan luas garapan atau kepemilikan lahan petani dan dapat disatukan dengan anggota lainnya perkelompok tani dalam pembayaran asuransinya,” tambah Tisna.

Lebih lanjut Tisna mengungkapkan, pihaknya memiliki 55 orang petugas POPT yang ditugaskan di Kabupaten Bandung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka akan membantu petani dalam mekanisme asuransi hingga klaim kepada pihak penyedia jasa asuransi.

“Petugas akan membantu kalau ada klaim, dokumennya saja yang harus disiapkan, kemudian diintegrasikan dengan Dinas Pertanian hingga klaimnya diterima perusahaan asuransi itu,” sambungnya.

Penggantian klaim untuk 1 hektar, lanjut Tisna, sebesar Rp 6 juta. Kalau dibandingkan dengan hasil dari panen memang jauh, tapi minimal uang penggantiannya bisa membantu meringankan kerugian yang dialami petani.

Editor : NA