![\"fix-add-hanura\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/buanaindonesia.com\/news\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2016\/11\/Fix-add-hanura.jpg?resize=640%2C417\")
<\/p>\nBUANAJABAR.COM, BANDUNG – Keputusan Emil untuk memecat dan merekomendasikan pemecatan kepala sekolah yang ada di Kota Bandung terus mengundang penentangan. Setelah sebelumnya dari DPRD Jabar yang rencananya akan memanggil Emil pada senin mendatang, kini penentangan itu datang dari DPRD Kota Bandung.<\/p>\n
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, \u00a0Achmad Nugraha menilai mekanisme pemberhentian kepala sekolah di Kota Bandung kacau dan aneh. Melalui pesan singkat kepada Buana Jabar, legislator itu juga mengingatkan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil ( Emil ) tentang adanya kesalahan prosedur yang dilakukannya<\/p>\n
” Ada mekanisme yang tidak ditempuh oleh pihak Inspektorat sebelum memberhentikan sembilan kepala sekolah atas dugaan pungutan liar ( pungli ),” ujar Achmad Nugraha<\/p>\n
Pemberhentian sembilan Kepsek ini, lantaran ada laporan penjualan baju, biaya mutasi dan PPDB dari orang tua siswa kepada walikota Bandung. DPRD kota Bandung meminta bukti-bukti atas pelanggaran yang dilakukan pihak para kepala sekolah<\/p>\n
” Permintaan bukti-bukti tersebut dimintakan kepada Inspektorat pada saat rapat gabungan komisi A dan D, inspekorat dan disdik, tapi sampai hari ini data pembuktian itu tidak kunjung datang alias tidak ada. Boleh saya katakan bahwa inspektorat asal-asalan dan tidak melakukan pemeriksaan dengan benar sesuai aturan main, artinya hanya informasi dari orang tua saja yg menjadi acuannya. Sebenarnya penjualan baju disekolah dilakukan oleh seluruh sekolah se kota Bandung dari SD, SMP, SMA dan SMK dan publik masyarakat kota Bandung tahu semua, dan masyarakat yang menyekolahkan anaknya pasti membeli baju seragamnya di sekolah terutama baju olah raga dan baju batik sesuai dengan identitas masing-masing sekolah, tak terkecuali semua pejabat dan walikota bandung pasti membeli baju seragam di sekolah, ” tambah Ahmad<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Achmad, dalam Perda No 15 tahun 2005 tentang Penyelenggaran Pendidikan pada pasal 138 huruf c dan d jelas tidak boleh ada pungutan pada mutasi kepindahan siswa, termasuk untuk menjual seragam.<\/p>\n
” Untuk penjualan seragam, seharusnya diatur oleh perwal ( Peraturan wali kota ). Nah disinilah yg jadi aneh, kenapa kesalahan pemerintah kota Bandung dilemparkan kepada para kepala sekolah. Karena sebenarnya seragam yang dijual di sekolah adalah merupakan identitas siswa disetiap masing2 sekolah sehingga tidak mungkin dijual bebas di pasaran,” terangnya.<\/p>\n
Pada akhirnya, meski dilarang, namun dalam ketiga hal tersebut terjadi pungli, dan hal itu dibiarkan terjadi sejak 2008.<\/p>\n
” Sehingga hal tersebut sudah menjadi tidak persoalkan atau kebiasaan yg dianggap bukan pelanggaran,” terangnya.<\/p>\n
Lanjut Achmad, sangatlah cerdas kalau sebelum wali kota memberhentikan kepala sekolah karena aduan pungli, seharusnya ada surat edaran terlebih dahulu untuk memberitahukan dan menghentikan penjualan baju atau mutasi dengan biaya yg dianggap pungli tadi.<\/p>\n
” Karena sudah terlanjur dibiarkan selama delapan tahun, jadi harus diingatkan untuk diberhentikan,” tambahnya.<\/p>\n
Kalau sudah diperingatkan dan ternyata masih ada pelanggaran, maka wali kota harus memberhentikan kepala-kepala sekolah tersebut dari jabatannya, tanpa harus ada surat peringatan terlebih dahulu.\u200e<\/p>\n
” Kalau tanpa pemberitahuan seperti ini, tidak boleh ada pemberhentian para kepala sekolah, karena kesalahan ini kesalahan kolektif, kesalahan seluruh sekolah se kota Bandung dari SD sampai SMA dan SMK. Saya yakin, hampir semua sekolah di Kota Bandung melakukan hal yang sama, bahkan sudah sejak lama,” tegasnya.<\/p>\n
Karenanya, untuk menghentikan itu harus melalui mekanisme tersendiri.
\nAchmad menambahkan, seharusnya wali kota juga tidak hanya mengakomodir masukan staf yang ABS (asal bapak senang) tambahnya.<\/p>\n
“Saya yakin wali kota bijak, dan jangan sampai jatuh karena anak buah yang ABS,” terangnya.<\/p>\n
Meski demikian, Achmad sangat setuju atas pemberantasan pungli yg akan dilakukan oleh walikota Bandung<\/p>\n
” Saya mendukung 1000 persen pemberantasan pungli. Tapi pemberantasan juga dilakukan dengan mekanisme dan aturan-aturan yang benar,” pungkasnya. \u200e<\/p>\n
Sebelumnya Emil memecat 9 Kepala Sekolah baik SD dan SMP di kota Bandung. Selain itu Emil juga merekomendasikan pemecatan 5 Kepala sekolah SMA kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Emil mengaku telah mengantongi bukti bahwa para kepala sekolah itu melakukan praktik pungli.<\/p>\n
Sontak sikap Emil ini mengundang kontroversi berbagai pihak. Ada yang langsung setuju dengan langkah Emil, ada juga yang menilai langkah Emil terlalu prematur karena dianggap tidak melalui tahapan prosedur yang benar.<\/p>\n
Terakhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berencana \u00a0akan segera memanggil Emil perihal rekomendasi pemecatan kepala sekolah yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) ini
\n<\/b>
\nWakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, pemanggilan tersebut adalah buntut atas adanya aduan dari kepala sekolah yang direkomendasikan dicopot oleh Emil.<\/p>\n
” Rencananya kita akan panggil Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk masalah ini Senin 14 November. kita sudah mengirim surat ke pemerintah Kota Bandung pada Rabu kemarin, mudah mudahan pak walikota bisa datang,” ucap Untung kepada wartawan, Jumat, 11 November 2016 kemarin<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BUANAJABAR.COM, BANDUNG – Keputusan Emil untuk memecat dan merekomendasikan pemecatan kepala sekolah yang ada di Kota Bandung terus mengundang penentangan. Setelah sebelumnya dari DPRD Jabar yang rencananya akan memanggil Emil pada senin mendatang, kini penentangan itu datang dari DPRD Kota Bandung. Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, \u00a0Achmad Nugraha menilai mekanisme pemberhentian kepala sekolah di […]<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":26098,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[814],"tags":[93,210,772,22,547,773],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2016\/11\/Jerat-Sanksi-Sang-Walikota.png?fit=652%2C484&ssl=1","jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n