BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang (AMPP) yang terdiri dari PMII, KNPI, Angkatan Muda Siliwangi, dan Pemuda Pandeglang, melakukan audiensi kepada sejumlah anggota DPRD Pandeglang dalam rangka menuntut DPRD untuk menggunakan Hak Angket, di Ruang Komisi II DPRD Pandeglang,rabu, 06 September 2017.<\/p>\n
Anggota DPRD Komisi II Pandeglang Fraksi Golkar Andhy Mukit mengatakan, dengan adanya usulan hak angket, diharapkan hal-hal yang selama ini masih kurang, dapat dioptimalkan.<\/p>\n
“Mudah-mudahan dengan adanya usulan ini, ada perbaikan ke depannya dan apa yang kita harapkan ini yang kaitan dengan kepentingan masyarakat dapat terlaksana. Namun dari semua ini (usulan, red),” terangnya dihadapan para peserta audiensi.<\/p>\n
Namun, ia menekankan bahwa semua usulan dari AMPP akan difilter terlebih dahulu berdasarkan dampak yang ditimbulkan, mengingat penggunaan hak angket DPRD harus memiliki dampak yang luas.<\/p>\n
“Barangkali ada beberapa hal yang perlu kita pilah-pilah disini, apa yang berdampak meluas karena sifat adanya hak kita, yang menggunakan hak itu, yang bersifat berdampak luas. Adapun hasilnya bagaimana nanti, kita lihat hasilnya nanti.<\/p>\n
Pihaknya melakukan filter guna mengoptimalkan waktu yang ada karena tidak mungkin semua usulan dari AMPP dapat ditindaklanjuti.<\/p>\n
“Terlalu banyak kalau seperti ini, krn kita dibatasi waktu. Makanya ini mana yg lbh urgen gitu,” tambahnya.<\/p>\n
Sementara itu, koordinator AMPP Lukman Hakim menuturkan, jika DPRD menemukan masalah dalam penyelidikan yang dilakukan, maka masalah tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.<\/p>\n
“Kalau misalkan ada masalah hukum ketika legislatif melakukan pendalaman dari bahan-bahan yang sudah ada, maka serahkan ke ranahnya. Kalau ada temuan tindak pidana korupsi ya silakan ke KPK. Jadi langkah-langkah proteksi dan langkah-langkah penyelesaiannya itu kelihatan,” tegasnya.<\/p>\n
\n12 isu yang melatarbelakangi kedatangan AMPP, diantaranya:
\n1. Pemotongan Anggaran DAU sebesar sebesar 20 M
\n2. Catatan atau amanat paripurna tentang rekomendasi pergantian Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pandeglang
\n3. Masalah Pembangunan Rumah Sakit Pratama Menes, terkait posisi yang berada pada Sepadan Sungai, Amdal, dan Izin Membangun Bangunan.
\n4. Pembatalan Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati
\n5. Belum adamya pembebasan akses jalan masuk TPA Cigeulis
\n6. Surat Edaran Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan SE tentang pedoman penggunaan dana desa
\n7. Gagal dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur
\n8. Program lumbung jagung nasional yang tidak transparan
\n9. Anggaran Rumah Tangga Bupati
\n10. Realisasi anggaran dari dinas pendidikan dan kebudayaan masih minim
\n11. ULP yang bermasalah
\n12. Gagalnya pembangunan pasar induk bantuan pemerintah pusat<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang (AMPP) yang terdiri dari PMII, KNPI, Angkatan Muda Siliwangi, dan Pemuda Pandeglang, melakukan audiensi kepada sejumlah anggota DPRD Pandeglang dalam rangka menuntut DPRD untuk menggunakan Hak Angket, di Ruang Komisi II DPRD Pandeglang,rabu, 06 September 2017. Anggota DPRD Komisi II Pandeglang Fraksi Golkar Andhy Mukit mengatakan, dengan […]<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":31718,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[268],"tags":[288,1743,52],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2017\/09\/Bupati-dituntut-mundur.jpg?fit=1032%2C667&ssl=1","jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n