![\"\"](\"https:\/\/i1.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2017\/09\/adv-kampung-karuhun-867x1024.jpeg?resize=640%2C756\")
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Jawa Barat mulai melakukan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Tahapan verifikasi itu dimulai besok hari, selasa, 3 Oktober 2017 dan akan ditutup pada 16 Oktober 2017<\/p>\n
Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat mengatakan, hari ini, senin 2 Oktober 2017 KPU melakukan sosialisasi pada setiap partai politik yang ada di Jawa Barat terkait hal tersebut<\/p>\n
” Sekarang ini dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu mulai besok ( 3 oktober 2017) selama 14 hari dan kita mempunyai kewajiban mensosialisasikan pada partai tingkat provinsi dan kabupaten kota. Partai politik di Jawa Barat diwajibkan menyerahkan \u00a0daftar keanggotaan partai . Minimal 1000 yang didukung dengan foto KTP elektronik atau surat keterangan. Sehingga pertemuan ini saya arahkan pada pimpinan partai peserta pemilu untuk bisa memberikan supervisi yang optimal terhadap kegiatan pada DPC nya masing – masing. Supaya proses bisa berjalan baik sesuai dengan prosedur . Sementara partai politik akan mulai bekerja pada verifikasi faktual yaitu mencocokan dokumen dokumen administrasi partai politik di tingkat Jawa Barat dengan faktanya dilapangan. Tidak terlalu rumit. Nanti setelah proses adminitrasi selesai tingkat pusat. Nanti partai – partai mana saja yang lolos, verifikasi administrasi, baru berkasnya oleh KPU (pusat) disampaikan ke provinsi. termasuk ke KPU provinsi Jawa Barat dan KPU kabupaten Kota, ” Kata Yayat<\/p>\n
Lanjutnya, KPU Jabar akan melakukan tahapan verifikasi faktual pada data keanggotaan partai politik yang sudah diserahkan ke KPU<\/p>\n
” Nanti setelah itu berkas itu oleh kita di verifikasi faktual ke lapangan. apakah benar atau tidak terkait dengan kepengurusan. minimal ketua, sekretaris bendahara dan soal berkaitan dengan kedudukan kantor, apakah milik sendiri atau sewa. \u00a0Kalau sewa kita lihat berkasnya apakah sampai pemilu selesai atau ditengah jalan. Nanti kalau ditengah jalan berarti kita akan berikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan agar proses sewa menyewanya itu berlangsung sampai pemilu selesai. Sekarang kita materi sosialisasi lebih bagaimana partai politik tingkat provinsi bisa optimal, ” tambah Yayat<\/p>\n
Masih kata Yayat, pihaknya\u00a0menghimbau untuk menempatkan LO. Mereka adalah orang – orang yang dianggap menjadi komunikator antara KPU dan Partai Politik<\/p>\n
” Diharapkan orang-orang terbaik di partai politik sehingga bisa menjadi komunikator yang baik antara KPU dengan Partai Politik, ” ucapnya<\/p>\n
Yayat mengingatkan agar parpol memanfaatkan waktu pendaftaran dengan baik<\/p>\n
” kita ingatkan pendaftaran itu dibatasi oleh waktu tanggal 3 sampai 15 ( oktober 2017 ) itu dibuka jam \u00a08 ditutup jam 6 sore gitu, kemudian hari terakhir tanggal 16 oktober dibuka jam 8 pagi dan ditutup jam 24.00 . Kita harapkan jangan dipepet pepet. Khusus kabupaten kota sudah kita sampaikan pada mereka menerima daftar keanggotaan itu segera diverifikasi antara daftar dan KTP itu. Lalu jumlahnya juga apakah minimal 1000 lebih atau kurang, ” jelasnya<\/p>\n
Yayat juga menyatakan, Kepengurusan cukup diisi dengan tiga kepengurusan, diantaranya Ketua, Sekretaris dan bendahara<\/p>\n
” Untuk kepengurusan partai politik minimal KSB, Ketua, Sekretaris Bendahara. Kalau mereka kesulitan mencari pengurus, tidak perlu mencari banyak pengurus lah, ketua, sekretaris bendahara cukup sudah memenuhi syarat, ” Kata Yayat<\/p>\n
Ditambahkan Yayat, \u00a0Khusus partai lama yang 12 partai politik \u00a0diperlakukan sama dengan partai baru .<\/p>\n
” Cuma partai yang lama itu tidak berlanjut ke verifikasi faktual. Kecuali daerah yang lahir ( daerah pemekaran ) setelah pemilu 2014. Jawa Barat kan cuma pangandaran saja. Itulah yang perlu diverifikasi keanggotaaannya tetapi daerah lain tidak perlu. meskipun semua partai harus menyetorkan daftar keanggotaan di 27 kabupaten kota harus semuanya. Tapi yang diverifikasi faktual oleh KPU menurut undang – undang adalah daerah yang lahir setelah pemilu 2014, ” ujar Yayat<\/p>\n
Nantinya dalam verifikasi keanggotaan parpol, KPU menggunakan metode sensus dan sampling<\/p>\n
” Soal verifikasi faktual keanggotaan kan ada dua model, satu model sensus, satu acak. sensus itu dikenakan pada kabupaten kota yang jumlah penduduknya kurang dari 100 ribu. berarti kalau 100 ribu keanggotaannya partai politik itu dibawah 100 orang. Itu dilakukan sensus. Tapi bagi kabupaten kota yang diatas 100 ribu dilakukan metode sample acak. \u00a0Teknisnya adalah nanti kita ambil 10 persen dari jumlah anggota partai yang disetorkan ke KPU. Setelah itu kita mencari sample pertama orang yang akan kita sample itu siapa maka akan kita gunakan seperti arisan, kita bikin nomer satu sampai 10 digulung, masukin ke gelas, dikocok, yang keluar nomer 5 misalnya, kita lihat di daftar nama itu nomer lima itu siapa. langkah ketiga kita mencari interval, kita lihat interval itu adalah jumlah anggota partai politik dibagi dengan sample. Nanti kita tanya kepada orang itu bener atau tidak. Kalau menyangkal yang bersangkutan harus mengisi pernyataan yang bahwa dirinya bukan anggota. Kalau keberatan tapi tidak mengisi surat pernyataan berarti tetap dianggap anggota partai, ” Tambah Yayat.<\/p>\n
Hari ini KPU Jabar menggelar \u00a0bimbingan teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019. Dalam Bimbingan teknis ini ada sekitar 19 perwakilan parpol yang menghadiri bintek tersebut diantaranya PPP, Partai Berkarya, Pika, Partai Garuda, PSI, PKS, PKPI, IDAMAN, PKB, HANURA, PERINDO, DEMOKRAT, PARTAI RAKYAT, GOLKAR, PBB, GERINDRA, PDIP, PAN dan NASDEM.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Jawa Barat mulai melakukan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Tahapan verifikasi itu dimulai besok hari, selasa, 3 Oktober 2017 dan akan ditutup pada 16 Oktober 2017 Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat mengatakan, hari ini, senin 2 Oktober 2017 KPU melakukan sosialisasi pada setiap partai […]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":32235,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[1791,726],"tags":[906,1785,1793,1792],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i2.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2017\/10\/Yayat-Hidayat-Ketua-KPU-Jabar.jpg?fit=3052%2C1717&ssl=1","jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n