{"id":39844,"date":"2018-04-16T12:28:34","date_gmt":"2018-04-16T05:28:34","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/?p=39844"},"modified":"2018-04-16T12:28:34","modified_gmt":"2018-04-16T05:28:34","slug":"aher-lantik-dedi-taufikurohman-sebagai-pjs-walikota-cirebon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/aher-lantik-dedi-taufikurohman-sebagai-pjs-walikota-cirebon\/","title":{"rendered":"Aher Lantik Dedi TaufiKurohman Sebagai Pjs Walikota Cirebon"},"content":{"rendered":"

\"\"
\nBUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan lantik Dedi Taufikurohman (Kadishub Jabar) menjabat sebagai Pjs. Walikota Cirebon, menggantikan Walikota sebelumnya Nasrudin Azis di Aula Barat, Gedung Sate. Bandung, Senin 16 April 2018.<\/strong><\/p>\n

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2013-2018 berakhir tanggal 16 April 2018. Sesuai Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati\/Walikota, diangkat pejabat Bupati\/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n

“Dengan kehadiran pejabat walikota, tentu diharapkan dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kota cirebon, terutama isu-isu strategis kota cirebon di tahun 2018,” kata aher dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut.
\n\"\"<\/a>
\nNantinya setelah pelantikan, kata Aher, pejabat Walikota baru dapat melaksanakan tugas serta wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengawal sisa tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepanla Daerah Serentak Tahun 2018 agar berjalan lancar, aman dan kondusif.<\/p>\n

Selain Aher juga mengingatkan agar pejabat Walikota melaksanakan tugas dan wewenang mengacu pada aturan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<\/p>\n

Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, disebutkan dalam\u00a0 Pasal 132A ayat (1) dan (2), bahwa seorang Penjabat Kepala Daerah dilarang untuk : (1) melakukan mutasi pegawai; (2) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan\/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; (3) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan (4) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya, terkecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.<\/p>\n