BUANAINDONESIA.CO.ID<\/a>, BANDUNG – Hari pertama pendaftaran calon anggota DPD RI yang selenggarakan KPU Jawa Barat, Minggu 22 April 2018, tercatat lima calon anggota yang mendaftar, dari kelima pendaftar hanya dua yang sudah memenuhi syarat pemberkasan dan diterima atau menerima Tanda Terima dari pihak KPU Jabar. Salah satu calon yang telah memenuhi syarat tersebut, petahana (Komite 1 DPD RI, 2014-2019) Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, maju kembali bertarung pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2019 mendatang.<\/strong><\/p>\n\n
\u201cHari ini saya\u00a0 sudah menyerahkan 7.482 dukungan KTP dan dukungan itu tersebar di 27 kabupaten\/kota di Jawa Barat\u00a0 171 Desa yang saya tentukan dan alhamdulilah sudah diterima atau menerima Tanda Terima (TT) dari KPU Jawa Barat,\u201d ujar\u00a0wanita kelahiran Situraja Sumedang pada 27 Oktober 1963.<\/p>\n
\n
Diungkapkan Bunda, sapaan akrabnya, kerja DPD RI itu kolektif kolegial artinya\u00a0 segala persoalan daerah dibahas bersama-sama anggota lainnya yang terkait dengan kewenangan masing-masing komite dan alat kelengkapan, sehingga\u00a0 apabila ada permasalahan di daerah dibahas bersama di komite untuk diambil keputusan guna mencarikan solusi permasalahan tersebut. Sehingga anggota DPD dari seluruh daerah\u00a0 dapat mengangkat permasalahan daerahnya pada saat rapat-rapat internal komite, maupun RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pakar maupun saat\u00a0 RDP dengan kementrian terkait.<\/p>\n
\n
\u201cProgram anggota DPD RI\u00a0 sesuai tupoksinya yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kedepan, saya akan terus mempererat\u00a0 hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar semua permasalahan daerah yang perlu solusi\u00a0 dari pemerintah\u00a0 pusat\u00a0 bisa bersinergi sehingga\u00a0 percepatan pembangunan dan ketepatan\u00a0 program yang dibutuhkan daerah\u00a0 bisa berjalan sesuai harapan semua,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
\n
Apalagi dengan adanya tambahan kewenangan DPD RI, kata Bunda, terkait pengawasan Perda sesuai UU no th 2018 tentang MD3\u00a0 di sini\u00a0 merupakan keniscayaan dari anggota DPD RI\u00a0 untuk selalu aktif berkomunikasi dgn pemerintah Daerah agar mampu menjembatani kepentingan daerah dgn pemerintah pusat.<\/p>\n
\n
Menurutnya, permasalahan Jawa Barat yang sampai ke komite 1 adalah masalah DOB (Daerah Otonomi Baru) \u00a0yang harus terus diperjuangkan, terutama Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Dimana pemerintah daerah sudah sangat siap untuk pemekaran demi memperpendek rentang kendali pelayanan publik dan percepatan pembangunan\u00a0 mengingat daerah-daerah tersebut perlu perhatian khusus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, \u201ckarena wilayahnya yang begitu luas dan jumlah penduduk yang sangat\u00a0 besar serta sumber daya alam yang potensial ditunjang sumber daya manusia yang memadai akan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,\u201d jelasnya.<\/p>\n
\n
Kedua, lanjut Bunda, kasus-kasus pertanahan yang menonjol baik sengketa lahan antara pemerintah (perhutani) dgn masyarakat maupun antara masyarakat dengan swasta, tentang Dana Desa perlu segera ditetapkan payung hukum untuk Perdes. Karena untuk menggunakan perlu perdes, dimana cantolan payung hukumnya perdes belum ada, seperti UU tercatat di Lembaran Negara, Perda provinsi dan Kab Kota juga tercatat atau teregister di Lembaran daerah oleh Kemendagri.<\/p>\n
\n
\u201cNah, terkait kewenangan desa dalam mengelola anggaran dalam hal yang spesifik perlu perdes. Nah perdes ini\u00a0 teregister-nya di bagian hukum kabupaten atau langsung di kemendes, ini perlu kejelasan,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
\n
Untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah, khususnya masyarakat Jawa Barat, dirinya meminta doa dan restu dari seluruh masyarakat Jawa Barat agar semuanya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menuntaskan pekerjaan saya sebagai Anggota DPD RI sampai dengan 2024, \u201cjuga,\u00a0saya ucapkan terimakasih kepada seluruh tim di setiap Kabupaten Kota dan masyarakat Jawa Barat yang sudah\u00a0 mendukung,\u201d pungkas Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Hari pertama pendaftaran calon anggota DPD RI yang selenggarakan KPU Jawa Barat, Minggu 22 April 2018, tercatat lima calon anggota yang mendaftar, dari kelima pendaftar hanya dua yang sudah memenuhi syarat pemberkasan dan diterima atau menerima Tanda Terima dari pihak KPU Jabar. Salah satu calon yang telah memenuhi syarat tersebut, petahana (Komite […]<\/p>\n","protected":false},"author":174,"featured_media":40265,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[726],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i1.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2018\/04\/WhatsApp-Image-2018-04-22-at-23.12.43.jpeg?fit=1032%2C774&ssl=1","jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i1.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2018\/04\/Profil-suryadi-300x91.png?resize=300%2C91\")
<\/p>\n