![\"\"](\"https:\/\/i1.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2017\/10\/Profil-benny-1.png?resize=300%2C91&ssl=1\")
<\/p>\n<\/p>\n
BUANAINDONESIA.CO.ID.PANDEGLANG – Adanya temuan BPK -RI di Lingkup Pemkab Pandeglang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang bidik Organisasi Prangkat Daerah (OPD) dan para pengusaha yang ada dalam temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang.<\/strong><\/p>\n Sebab dinilai tak sedikit banyak temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara, dan terindikasi ada unsur tindak pidana korupsi, dari temuan-temuan tersebut Kejari mulai membidik OPD dan Pengusaha.<\/p>\n Kasi Intelijen Kejari Pandeglang Wildani Hapit menyatakan, pihaknya sedang mempelajari semua temuan BPK RI terhadap LKPD Pandeglang.<\/p>\n \u201cMasih kami pelajari (temuan BPK RI,red). Ya, tak sedikit temuanya baik kaitan kelebihan pembayaran pembangunan, perjalanan dinas dan lainnya,\u201d kata Wildan saat di temui di ruang kerjanya, Senin 1 Juli 2024.<\/p>\n Wildan menjelaskan, bukan hanya berpotensi kerugian uang negara. Akan tetapi dalam temuan itu juga berpotensi adanya unsur tindak pidana korupsi dan ini masih di pelajari.<\/p>\n \u201cKerugian uang negara sudah pasti ada, jika kelebihan pembayaran tak dikembalikan oleh yang bersangkutan. Namun tak menutup kemunginan ada unsur tindak pidananya juga,\u201d jelasnya.<\/p>\n Sejauh ini tegasnya, pihaknya lebih fokus melakukan kajian yang ada unsur tindak pidana dari temuan tersebut.<\/p>\n \u201cKami fokus mengkaji tindak pidananya. Karena kan tak menutup kemungkinan walau sudah mengembalikan kelebihan pembayaran, ada unsur tindak pidananya,\u201d jelasnya.<\/p>\n Menurutnya, saat ini soal kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan negara baik itu yang menyeret para kontraktor maupun perjalanan dinas dan lainnya, masih ditangani pihak Pemkab Pandeglang melalui Inspektorat.<\/p>\n Jika selama 60 hari Inspektorat tidak mampu menarik kelebihan pembayaran, katanya lagi, barulah pihaknya yang turun tangan.<\/p>\n \u201cSejauh ini belum ada komunikasi dari pihak Inspektorat, mungkin masih bisa tertangani. Ya biasanya kalau masih ada yang membandel tak mengembalikan baru kami turun tangan,\u201d tandasnya.<\/p>\n Untuk diketahui, yang menjadi sorotan saat ini dari temuan BPK RI terhadap LKPD Pandeglang diantaranya:DPUPR, DPKP, Dindikpora, Dinkes, Bapenda, Dinas Pertanian, BPKD, DLH, Dinsos, BPBD, Sekeretariat Daerah (Setda), dan Sekertariat Dewan (Setwan) Pandeglang.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" BUANAINDONESIA.CO.ID.PANDEGLANG – Adanya temuan BPK -RI di Lingkup Pemkab Pandeglang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang bidik Organisasi Prangkat Daerah (OPD) dan para pengusaha yang ada dalam temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang. Sebab dinilai tak sedikit banyak temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara, dan terindikasi ada unsur tindak pidana korupsi, dari temuan-temuan […]<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":65835,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[2432],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i2.wp.com\/buanaindonesia.co.id\/jabar\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/07\/IMG-20240701-WA0020.jpg?fit=1600%2C896&ssl=1","jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n