Pemkab Muara Enim Kembali Terima WTP dari BPK RI

765 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, MUARA ENIM – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan, Harry Purwaka SE MSF Ak CSFA CA.secara resmi menyerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanpa Paragraf Penjelasan (TPP) Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH menerima langsung penghargaan tersebut, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel Palembang, Selasa (23/06/2020).

Penghargaan opini WTP merupakan yang ketujuh kalinya diterima Pemkab Muara Enim dari BPK sejak Tahun Anggaran 2013 sampai Tahun Anggaran 2019 ini.

“Opini dengan predikat tertinggi ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim beserta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim,” tutur Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH sesuai menerima penghargaan.

Juarsah berharap, opini WTP iru dapat terus dipertahankan, sehingga pengelolaan keuangan dan asset daerah di Pemkab Muara Enim semakin hari semakin lebih sempurna.

“Kabupaten Muara Enim telah memenuhi empat kriteria penyajian laporan keuangan telah wajar, transparan dan akuntabel. Didukung dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Adanya kecukupan pengungkapan. Dan Pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” terangnya.

Plt. Bupati berpesan kepada SKPD lingkup Pemkab Muara Enim agar tidak berpuas diri, dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kedepannya prestasi ini akan terus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Harry Purwaka SE MSF Ak CSFA CA, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Plt Bupati Kabupaten Muara Enim serta jajaran atas kerjasamanya dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Sehingga selalu dapat berkomitmen melaksanakan Penyelenggaraan Negara khususnya Penyelenggaraan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan,” ucapnya.

Bagaimana Menurut Anda?