{"id":15723,"date":"2014-11-15T00:18:56","date_gmt":"2014-11-14T17:18:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buanaindonesia.com\/?p=15723"},"modified":"2014-11-15T00:18:56","modified_gmt":"2014-11-14T17:18:56","slug":"pemerintah-pusat-perketat-penggunaan-anggaran-di-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/pemerintah-pusat-perketat-penggunaan-anggaran-di-daerah\/","title":{"rendered":"Pemerintah Pusat Perketat Penggunaan Anggaran di Daerah"},"content":{"rendered":"

JAKARTA<\/strong>, Buanaindonesia.com<\/strong>– Mendagri<\/strong> Tjahjo<\/strong> menegaskan<\/strong>, pemerintah<\/strong> saat<\/strong> ini<\/strong> sedang<\/strong> melakukan<\/strong> penghematan<\/strong> anggaran<\/strong>.<\/p>\n

“Kita juga tengah memperketat anggaran bagi pemerintah daerah agar efektif dan efisien” kata Tjahjo saat mengunjungi kantor Redaksi Kompas jum’at (14\/11) seperti dikutip Kompas.com<\/p>\n

Tjahjo mengatakan, salah satu yang telah dilakukan dalam rangka penghematan itu antara lain, meniadakan pengadaan mobil dinas bagi PNS golongan tertentu.<\/p>\n

Tjahjo mengungkapkan, pihaknya banyak menemukan dugaan pemborosan dan penghamburan anggaran daerah. Hal itu diketahui dari sejumlah laporan pertanggung jawaban keuangannya.<\/p>\n

Dugaan penggelembungan anggaran itu, ungkap Tjahjo, ada dalam biaya operasional para pegawai negeri sipil (PNS). Misalnya dalam rapat di hotel-hotel mewah, penggelembungan biaya operasional hingga pengadaan mobil dinas dan lain-lain. “Bayangkan saja, ada kepala daerah yang biaya pemeliharaan mobil dinasnya sampai Rp 300 juta,” ujar Tjahjo. Sembari menambahkan bahwa persoalan penggelembungan anggaran itu telah di buka di KPK.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>