{"id":15866,"date":"2014-12-10T12:57:37","date_gmt":"2014-12-10T05:57:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buanaindonesia.com\/?p=15866"},"modified":"2014-12-10T12:57:37","modified_gmt":"2014-12-10T05:57:37","slug":"disnakertran-banyuasin-gelar-acara-persiapan-pembentukan-dpk-apkindo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/disnakertran-banyuasin-gelar-acara-persiapan-pembentukan-dpk-apkindo\/","title":{"rendered":"Disnakertran Banyuasin Gelar Acara Persiapan Pembentukan DPK Apkindo"},"content":{"rendered":"

BANYUASIN, Buanaindonesia.com- Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertran) kabupaten Banyuasin menggelar acara persiapan Pembentukan DPK APINDO 2014.<\/strong><\/p>\n

Kegiatan itu dilaksanakan digraha sedulang setudung komplek perkantoran pemerintah kabupaten Banyuasin Rabu (10\/12) pukul 10.00 WIB<\/p>\n

Acara dihadiri Husnan Bhakti (Asisten I Pemkab Banyuasin) mewakili Bupati Banyuasin, Yos Karimuddin (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\/Disnakertrans Banyuasin), Adjat Sudrajat (Kepala BPJS Sumatera Selatan), Hari Hartanto (Sekjen Apindo Sumsel), Drs Wahyu Widodo (Direktur Pengupahan Kemenakertrans RI), Feriyanto Agung Santoso (Bidang Pembinaan Hubungan Indusrial dan Jamsostek Kemenakertrans RI), serta lebih dari 100 pengusaha berbagai sektor di Banyuasin.<\/p>\n

Wahyu Widodo mengatakan, acara ini adalah menyoal bagaimana tatacara pengupahan melalui UMR dengan berdasarkan pada Kebutuhasn Hidup Layak (KHL) dan inilah mengapa perlunya kita memiliki dewan pengupahan.<\/p>\n

Adapun jawaban dari pertanyaan itu adalah, hal itu diadakan untuk menetapkan pada bidang yang terkait pada masalah ketenagakerjaan, upah, outsourcing dan jaminan sosial.<\/p>\n

“Kami menyambut baik pembentukan APINDO Banyuasin, karena APINDO lahir dari ide yang selaras antara pengusaha dan pekerja dalam hal ini serikat pekerja dengan tetap mengikutsertakan unsur pemerintah,” ujarnya.<\/p>\n

Dengan adanya acara ini, lanjutnya, \u00a0kami berharap dapat berkiprah dalam rangka mewujudkan keselarasan antara pengusaha dan pekerja. Dewan Pengupahan diharapkan nantinya dapat proaktif dalam soal komunikasi khususnya pada masalah pengupahan.<\/p>\n

“Idealnya dewan pengupahan perlu melakukan investigasi secara sistematis hal ini dalam rangka menentukan KHL.Kewenangan dari Kemenakertrans RI sudah diwenangkan kepada gubernur dalam rangka menyimpulkan masalah KHL,” terangnya seraya menambahkan, \u00a0kami akui bahwa untuk bidang usaha yang susah membayar upah sesuai UMP pada bidang usaha yang bergerak di bidang padat karya atau UKM.<\/p>\n

“Pada UKM atau padat karya ini memang kesulitan dalam menyesuaikan upah sesuai UMR,” ungkapnya.Feriyanto Agung Santoso dalam kesempatan paparanya menjelaskan, korporasi tidak sejalan dengan kehidupan layak. Perkembangan korporasi sendiri sebenarnya mengakibatkan dampak pada kehidupan masyarakat. Karena ha tersebut, korporasi melupakan tanggung jawab moralnya.”Paradigma koprorasi itu sendiri adalah keuntungan, lingkungan hidup dan Coorperate Social Responsibility (CSR). Manfaat CSR sendiri lebih pada perhatian terhadap sosial masyarkat, mengembalikan reputasi perusahaan yang rusak, mereduksi intervensi pemerintah dan investasi jangka panjang,” jelasnya.<\/p>\n

Bila ditanya CSR yang bagus seperti apa, katanya, maka jawabannya adalah kejujuran, transparan, jelas dan bertanggungjwb. Sedangkan Adjat Sudrajat mengungkapkan, sampai saat ini banyak pekerja belum memegang kartu BPJS Ketenagakerjaan terutama pada usaha Informal (mikro) Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kebun-kebun plasma rakyat.<\/p>\n

“Pada jenis usaha informal ini yang terdaftar di Sumsel sebanyak \u00a0234 ribu, sehingga hak jaminan sosialnya masih ditanggung sendiri, sehingga menjadi beban pemerintah,” ungkapnya.<\/p>\n

Untuk sektor formal pengusaha yang belum terdaftar 885 ribu, \u00a0sedangkan yang sudah terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan sekitar 1000.<\/p>\n

“Dengan rencana pembentukan Apindo dan mengajak serikat pekerja yang melibatkan pemerintah diharapkan akan dapat tercipta iklim pembangunan di Banyuasin dengan menciptakan iklim usaha yang baik. Meningkatkan daya juang dan daya saing tenaga kerja,” tandasnya.<\/p>\n

Sementara itu, Hari Hartanto menilai bahwa, Apindo adalah orang yang bersifat sosial kemasyarakatan yang dibentuk dari pengusaha yang demokratis yang secara khusus membidangi masalah tenaga kerja dan Industrialisasi.<\/p>\n

“Ini dibentuk atas keinginan pengusaha. Karen Apindo sangat diperlukan saat ini. Ini disebakan atas krisis multi dimensi khususnya pada tuntutan kesejahteraan buruh. Untuk itu, Apindo berupaya merangkul pengusaha dari luar untuk mau menanamkan investasinya. Tanpa investasi negara tidak mungkin dapat membangun negara,” paparnya.Apindo adalah sarana perjuangan usaha untuk mewujudkan keselarasan.Visinya menciptakan iklim usaha yang baik.”Untuk diketahui, bahwa dalam lima tahun terakhir, \u00a0Sumsel menduduki peringkat pertama se Sumatera dalam penetapan UMR sebesar 88,31 persen, dan Sumsel peringkat keenam se Indonesia,” pungkasnya.<\/p>\n

\"Banyuasin<\/a><\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>