{"id":16459,"date":"2015-02-09T21:40:28","date_gmt":"2015-02-09T14:40:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buanaindonesia.com\/?p=16459"},"modified":"2015-02-09T21:40:28","modified_gmt":"2015-02-09T14:40:28","slug":"ratusan-kandang-ayam-di-banyuasin-diduga-tak-berizin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/ratusan-kandang-ayam-di-banyuasin-diduga-tak-berizin\/","title":{"rendered":"Ratusan Kandang Ayam di Banyuasin Diduga Tak Berizin"},"content":{"rendered":"

BANYUASIN, Buanaindonesia.com- Ratusan kandang ayam yang ada di kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diduga tidak mempunyai izin, pasalnya Badan Perizinan Terpadu (BPT) sampai saat ini belum pernah menerima permohonan pengajuan dari pengusaha kandang ayam. Meskipun ada beberapa kandang ayam yang mempunyai izin, namun sudah banyak yang tidak diperbaharui lagi<\/strong>.<\/p>\n

“Memang ada beberapa kandang ayam yang punya izin, namun jumlanya tidak begitu banyak, itu pun sudah banyak yang mati karna tidak memperpanjang izin.” ucap Kepala Badan Perizinan Terpadu kabupaten Banyuasin Babul Ibrahim didampingi Sekretaris badan Oktavianus saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini.<\/p>\n

Diungkapkannya bahwa, kandang ayam yang diduga tidak berizin itu bukan hanya terletak diwilayah kecamatan Talang Kelapa, namun hampir diseluruh kecamatan di dalam kabupaten Banyuasin.<\/p>\n

Pihaknya tidak mengetahui alasan kenapa sampai para pengusaha ini tidak mengurusi izin, termasuk alasan tidak diperpanjangnya izin.<\/p>\n

Diakatakannya, para pengusaha kandang ayam ini pernah mengungkapkan rasa keberatan mengenai tarip retribusi yang mereka nilai terlalu tinggi.<\/p>\n

“Para pengusaha kandang ayam ini, Dulu memang sempat komplin karna retribusinya terlalu mahal. Semula tarip retribusi kandang ayam ini, sebesar Rp 28.000.\/meter Namun saat ini tarip sudah menjadi Rp. 2500\/meter.<\/p>\n

Meskipun retribusi sudah diturunkan menjadi Rp 2500\/ meter kata Babul, namun nampaknya tidak juga membuat para pengusaha mengurusi izin.<\/p>\n

Pihaknya tidak bisa memaksa agar pengusaha mengurus izi, sebab untuk penertibanya adalah tugas dari Pol PP, selaku penegak perda” tandasnya<\/p>\n

Ketua DPRD Banyuasin H. Agus Salam saat dihubungi dikantornya senin (09\/02\/15) mengatakan, Pihaknya akan menugaskan komisi 1 untuk melakukan sidah, “kita akan menugaskan komisi 1 untuk melakukan sidak” tegasny<\/p>\n

Terpisah ketua komisi 1 DPRD Banyuasin Irian setiawan saat dimitai tanggapanya menegaskan, pihaknya siap melakukan sidak.<\/p>\n

“Kalau memang tidak ada izi, dalam waktu dekat ini kita segera lakukan sidak” ucapnya politisi partai Golkar ini.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>