{"id":18775,"date":"2015-04-20T17:52:18","date_gmt":"2015-04-20T10:52:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buanaindonesia.com\/?p=18775"},"modified":"2015-04-20T17:52:18","modified_gmt":"2015-04-20T10:52:18","slug":"perhari-sumsel-kekurangan-30-ribu-barel-minyak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/perhari-sumsel-kekurangan-30-ribu-barel-minyak\/","title":{"rendered":"Perhari Sumsel Kekurangan 30 Ribu Barel Minyak."},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan pendapatan minyak Sumsel perhari sebesar 70 ribu barel, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Sumsel yang mencapai 100 ribu barel perhari. Artinya, Sumsel masih kekurangan 30 ribu barel minyak perhari. Hal ini terungkap saat SKK Migas menghadiri rapat bersama Komisi IV DPRD Sumsel, Senin (20\/4).<\/strong><\/p>\n

Yulius Maulana, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, mengatakan, perolehan minyak Sumsel dari hasil pengeboran masih stabil. Namun belum mencapai angka ideal, dengan kata lain kebutuhan masyarakat Sumsel terhadap Migas belum mencukupi.<\/p>\n

“Keterangan pihak SKK Migas, Sumsel baru menghasilkan 70 ribu barel per hari. Belum cukup untuk kebutuhan masyarakat Sumsel mencapai 100 ribu barel perhari,” kata Yulius.<\/p>\n

Menurut Yulius, perusahaan minyak yang berada dibawah naungan SKK Migas, seperti Pertamina, Conoco Philip, dan Medco mengeluhkan maraknya pencurian minyak dari pipa-pipa mereka, sehingga mengurangi hasil pendapatan minyak perusahaan. Namun, hal itu bukanlah hal utama dari minimnya minyak yang dihasilkan perusahaan.<\/p>\n

Kendala utamanya adalah mahalnya lahan dimana sumber minyak dan gas itu berada, hal ini juga akibat adanya provokator di masyarakat terhadap pemilik lahan.<\/p>\n

“Harga tanah masyarakat itu Rp 18 ribu per meter, tetapi setelah tahu perusahaan Migas yang akan membeli, mereka menaikkan harga sampai Rp 50 ribu – Rp 100 ribu per meter, hal ini tentu menyulitkan perusahaan, belum lagi adanya provokator diantara masyarakat yang menyebutkan, lahan bekas seismig atau bekas pengeboran minyak akan mandul atau tidak bisa ditanami lagi, padahal hal itu tidaklah benar. Inilah yang menjadi kendala perusahaan minyak untuk meningkatkan kapasitas minyaknya,” beber Politisi PDI Perjuangan ini.<\/p>\n

Ia mengatakan, Komisi IV telah menyarankan ke SKK Migas, agar sebelum melakukan pengeboran minyak, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk ke DPRD setempat.<\/p>\n

“Kita sarankan, kedepan kalau mau ngebor harus koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, termasuk DPRD, jangan langsung bernegosiasi dengan masyarakat,” ujar Politisi Moncong Putih.<\/p>\n

Ia menambahkan, dengan kondisi alam yang dimiliki Sumsel, seharusnya Sumsel mampu mencukupi kebutuhan penduduknya akan minyak.<\/p>\n

“Potensi yang kita miliki ini sebenarnya berlimpah, hanya saja belum digarap maksimal,” pungkasnya. (Wardoyo)<\/strong><\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>