{"id":19427,"date":"2015-05-18T22:56:03","date_gmt":"2015-05-18T15:56:03","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=19427"},"modified":"2015-05-18T22:56:03","modified_gmt":"2015-05-18T15:56:03","slug":"ini-alasan-fraksi-demokrat-oi-tolak-pengesahan-rencana-apbdp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/ini-alasan-fraksi-demokrat-oi-tolak-pengesahan-rencana-apbdp\/","title":{"rendered":"Ini Alasan Fraksi Demokrat OI Tolak Pengesahan Rencana APBDP"},"content":{"rendered":"

Ogan Ilir, Buanaindonesia.com – Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir menolak terkait akan dilakukannya pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBDP) kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2015 untuk dilanjutkan dan disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir, lantaran bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.<\/strong><\/p>\n

Juru bicara fraksi Partai Demokrat yang juga sekretaris, Hilmin.Spdi,MPdi mengatakan, fraksi Partai Demokrat tak bertanggung jawab terhadap pengesahan APBDP kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 karena bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.<\/p>\n

“Bahwa dalam penyusunan APBD 2015 harus didasarkan pada prinsip tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Hilmi,.<\/p>\n

usai aksi walk out dari fraksi Partai Demokrat, Senin (18\/5). Dikatakannya, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015 dapat dilakukan setelah penyampaian realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.<\/p>\n

Selanjutnya, tahapan penyusunan perubahan APBD 2015 termaktub didalam pedoman Permendagri No 37 tahun 2014.<\/p>\n

“Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum menjalankan Permendagri dan Undang-Undang tersebut, sebagai landasan dan acuan dalam mengatur perubahan APBD, maka dengan ini rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2015 belum dapat disetujui dan disahkan untuk menjadi peraturan daerah” tutupnya.(YMI)<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>