{"id":19656,"date":"2015-06-11T14:30:21","date_gmt":"2015-06-11T07:30:21","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=19656"},"modified":"2015-06-11T14:30:21","modified_gmt":"2015-06-11T07:30:21","slug":"16-ton-pupuk-sp-36-bersubsidi-ilegal-diamankan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/16-ton-pupuk-sp-36-bersubsidi-ilegal-diamankan\/","title":{"rendered":"16 Ton Pupuk SP-36 Bersubsidi Ilegal Diamankan"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Diduga hendak diselundupkan, sebanyak 16 ton pupuk SP-36 bersubsidi ilegal diamankan. Tiga pelaku, satu diantaranya pemilik, turut ditangkap karena tak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan pupuk tersebut.<\/strong><\/p>\n

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova mengungkapkan, barang bukti diamankan dari hasil razia Satgas Ditreskrimsus Polda Sumsel di Jalan Palembang-Betung KM 12, Palembang, Rabu (10\/6) sore. Melihat ada dua truk yang mencurigkan, petugas menghentikannya. Diperiksa, petugas menemukan ratusan karung pupuk yang dimuat di dalam bak truk.<\/p>\n

Saat ditanya kelengkapan suratnya, dua pengemudi truk dan seorang pemilik berinisial N, tak bisa menunjukkan. Akhirnya mereka termasuk barang bukti dibawa ke Mapolda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.<\/p>\n

Dari keterangan pelaku, pupuk bersubsidi tersebut didapat dari salah satu perusaahan di Jalan Residen H Abdul Rozak Palembang dan akan dijual ke Musi Banyuasin untuk diperjualbelikan kepada petani.<\/p>\n

“Pupuk SP-36 bersubsidi itu diduga ilegal karena tanpa dilengkapi surat-surat dan akan diselundupkan ke Musi Banyuasin,” ungkap Djarod, Kamis (11\/6).<\/p>\n

Saat ini, kata dia, ketiga pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih menjalani pemeriksaan. Namun, pihaknya belum bisa menghadirkan ketiga pelaku untuk diwawancarai awak media.<\/p>\n

“Masih kita kembangkan modus yang mereka gunakan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi itu,” kata dia.<\/p>\n

Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto pasal 4 huruf a junco pasal 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan.<\/p>\n

Kemudian, pasal lain yang dikenakan yakni Pasal 7 PP Nomor 11 Tahun 1962 juncto Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.<\/p>\n

“Ancaman pidananya selama dua tahun penjara,” pungkasnya.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>