{"id":19985,"date":"2015-06-30T08:20:00","date_gmt":"2015-06-30T01:20:00","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=19985"},"modified":"2015-06-30T08:20:00","modified_gmt":"2015-06-30T01:20:00","slug":"kpk-ingatkan-potensi-penyelewengan-dana-aspirasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/kpk-ingatkan-potensi-penyelewengan-dana-aspirasi\/","title":{"rendered":"KPK Ingatkan Potensi Penyelewengan Dana Aspirasi"},"content":{"rendered":"
\"Ketua<\/a>
Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki. Foto : Internet<\/figcaption><\/figure>\n

mengingatkan potensi penyalahgunaan anggaran di balik program dana aspirasi. Program yang dikemas dengan istilah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan itu ia nilai masih memiliki sejumlah masalah.<\/strong><\/p>\n

\u201cJika ini dilaksanakan, maka tata kelolanya harus baik. Jangan sampai ada proyek fiktif dan kick back,\u201d ujarnya,Seperti yang dilansir dilaman Tempo, Senin, 29 Juni 2015.<\/em><\/p>\n

Program dana aspirasi digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat guna mengakomodir tuntutan masyarakat di daerah pemilihan. DPR meminta pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 atau Rp 20 miliar untuk setiap daerah pemilihan. Jika usulan itu disetujui pemerintah, dana itu nantinya akan disalurkan lewat mekanisme Dana Alokasi Khusus dalam APBD.<\/p>\n

Ruki menjelaskan, KPK tidak dalam kapasitas untuk setuju atau menolak program tersebut. Semua itu dikembalikan pada mekanisme pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR. Jika program itu disetujui, kata dia, maka penyaluran dana itu bisa dianggap legal.<\/p>\n

\u00a0\u201cBerapa pun besarnya, itu sah jika ada persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Tapi kami tidak ingin masuk dalam domain itu,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Meski demikian, kata dia, KPK perlu memberikan catatan agar program itu tidak membuka peluang korupsi. \u201cIni adalah bagian dari fungsi pencegahan kami,\u201d kata dia.<\/p>\n

Menurut dia, anggaran itu masih memerlukan tata kelola yang sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<\/p>\n

\u201cTahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya juga harus bisa diaudit,\u201d kata dia.<\/p>\n

Menurut Ruki, anggaran Rp 20 miliar di satu derah pemilihan sedinaya tergolong kecil jika dibandingkan dengan cakupan kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan agar anggaran itu tidak dijadikan lahan bancakan tim sukses anggota Dewan.<\/p>\n

Begitupun disain program yang membuka peluang penunjukkan langsung dan hanya menguntungkan kepentingan tertentu. \u201cInilah pencegahan yang saya maksud,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan realisasi program itu akan ditentukan oleh sikap pemerintah dalam proses pembahasan anggaran. Jika pemerintah enggan mengakomodasi usulan tersebut dalam nota keuangan RAPBN 2016, program itu dipastikan batal terlaksana.<\/p>\n

\u201cKami hanya mengusulkan. Tidak masalah jika ternyata pemerintah menolak usulan tersebut,\u201d kata dia.<\/p>\n

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menilai program ini memiliki cantolan hukum yang kuat. Hanya, kata dia, kritik yang dilontarkan selama ini cenderung menyorot mekanisme pengawasan anggaran tersebut. Menurut dia, gejolak yang muncul di balik program ini karena kesalahan DPR dalam mendisain komunikasi kepada publik.<\/p>\n

\u201cMakanya persepsi masyarakat jadi berbeda-beda,\u201d ujarnya. (Ward)<\/strong><\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>