{"id":20490,"date":"2015-08-17T17:55:33","date_gmt":"2015-08-17T10:55:33","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=20490"},"modified":"2015-08-17T17:55:33","modified_gmt":"2015-08-17T10:55:33","slug":"tpd-tak-boleh-terlibat-dalam-tahapan-pilkada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/tpd-tak-boleh-terlibat-dalam-tahapan-pilkada\/","title":{"rendered":"TPD Tak Boleh Terlibat dalam Tahapan Pilkada"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Buanaindonesia.com- Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di sejumlah daerah sedang berlangsung. Kaitannya dengan Pilkada, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya menerima dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. \u00a0<\/strong><\/p>\n

Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini mengatakan, DKPP menerima laporan bahwa anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat turut memasuki tahapan di Pilkada. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat menghindari terlibat atau melibatkan diri dalam seluruh proses tahapan Pilkada yang berlangsung. Tujuannya agar tidak menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).<\/p>\n

\u201cTPD dari unsur masyarakat tidak boleh turut campur dalam tahapan Pilkada. Biarkanlah KPU dan Bawaslu menjalankan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Apabila ada yang turut campur, kami akan menindak tegas,\u201d kata Nurhidayat di kantornya, minggu (17\/08\/15)<\/p>\n

Dia menjelaskan, TPD unsur masyarakat dibentuk oleh DKPP untuk membantu tugas dan wewenang DKPP dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten atau kota ke bawah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf g dan huruf n Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah.<\/p>\n

\u201cTPD unsur masyarakat mempunyai kewajiban untuk: pertama, mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung; kedua, menjaga dan memelihara nama baik, kehormatan, dan kewibawaan DKPP,\u201d tandas ketua Bawaslu RI 2008-2011 itu.<\/p>\n

Lanjut dia, pihaknya pun meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu, masyarakat dan aktivis penggiat Pemilu untuk mengawasi Tim Pemeriksa Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkada. Terlebih mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Dengan demikian, bisa menghasilkan Pilkada yang berkualitas.<\/p>\n

Editor: Karnadi<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>