{"id":20904,"date":"2015-09-09T22:15:18","date_gmt":"2015-09-09T15:15:18","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=20904"},"modified":"2015-09-09T22:15:18","modified_gmt":"2015-09-09T15:15:18","slug":"pemkab-muratara-diterpa-isu-potong-anggaran-10-persen-guna-mendanai-paslon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/pemkab-muratara-diterpa-isu-potong-anggaran-10-persen-guna-mendanai-paslon\/","title":{"rendered":"Pemkab Muratara Diterpa Isu, “Potong Anggaran 10 Persen Guna Mendanai Paslon”"},"content":{"rendered":"

MURATARA, Buanaindoneaia.com- Setelah sebelumnya diterpa kasus\u00a0<\/strong>suap untuk seleksi CPNS. Kini di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, kembali diterpa isu di setiap SKPD memotong anggaran sebesar 10 persen untuk mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 9 Desember 2015 mendatang.<\/strong><\/p>\n

Tidak diketahui secara pasti Paslon mana saja yang diberikan dana 10 persen dari dugaan pemotongan anggaran tersebut. Namun yang beredar pemotongan berlangsung cukup lama.<\/p>\n

“Pemotongan anggaran 10 persen di masing-masing dinas diduga diperuntukan bagi salah satu Paslon,”jelas salah seorang warga yang engan disebut namanya, Rabu (09\/09\/15).<\/p>\n

Anggaran dari masing-masing dinas tadi kata warga ini, untuk mensuport salah satu Paslon untuk sosialisasi, kampanye dan lainnya.<\/p>\n

“Kalau dugaan ini memang benar maka netralitas PNS seperti yang dicanangkan Penjabat Bupati Muratara H. Agus Yudiantoro perlu dipertanyakan. “Sambung warga tadi<\/p>\n

Terpisah Sekretaris DPPKAD Kabupaten Muratara, Duman Faizal saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa DPPKAD Muratara sebagai pengguna anggaran cuma bisa memfasilitasi pencairan anggaran dari setiap SKPD. Sedangkan untuk pengelolaan anggaran tergantung dengan SKPD masing-masing.<\/p>\n

“Kalau memang ada anggaran dimasing-masing SKPD dipotong 10 persen untuk diberikan kepada Paslon tertentu, itu kewenangan SKPD masing-masing, kami cuma memproses pencairannya saja.” Jelasnya<\/p>\n

Sementara itu, Sekda Muratatara H. Alfirmansyah, menegaskan pihaknya belum mengetahui di tiap-tiap SKPD dipotong 10 persen untuk diberikan kepada salah satu Paslon.<\/p>\n

“Kalau secara dinas tidak diperbolehkan,”ucapnya.<\/p>\n

Kalaupun isu tersebut benar adanya, lanjut Alfirmansyah, hendaknya setiap SKPD tidak mengganggu anggaran APBD sebab anggaran tersebut sudah merupakan amanah masyarakat.<\/p>\n

“Jangan diganggu anggaran APBD karena itu merupakan amanah masyarakat.” tegasnya<\/p>\n

Editor: Karnadi<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>