{"id":21578,"date":"2015-10-21T00:23:46","date_gmt":"2015-10-20T17:23:46","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=21578"},"modified":"2015-10-21T00:23:46","modified_gmt":"2015-10-20T17:23:46","slug":"rapat-kpu-bawaslu-dan-dkpp-hasilkan-lima-poin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/rapat-kpu-bawaslu-dan-dkpp-hasilkan-lima-poin\/","title":{"rendered":"Rapat KPU, Bawaslu dan DKPP Hasilkan Lima Poin"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Buanaindonesia.com- KPU, Bawaslu, dan DKPP hari Selasa (20\/10), mengadakan rapat tertutup membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah\u00a0<\/span>(Pilkada) 2015.\u00a0Salah satu yang dibahas adalah persoalan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang disyaratkan harus mundur dari Jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU.<\/strong><\/p>\n

Diketahui ada delapan pejabat yang harus mundur dari jabatannya jika telah ditetapkan menjadi calon, yaitu Polisi, TNI, PNS, pegawai BUMN, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten\/Kota. Syarat mundur tersebut tidak cukup hanya berupa surat permohonan pengunduran dari calon.\u00a0KPU dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 memberi batas waktu 60 hari agar calon melampirkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat\u00a0tersebut.<\/p>\n

Terungkap dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bahwa batas 60 hari yang ditentukan KPU ternyata menimbulkan masalah. Sejak tahapan penetapan pada 24 Agustus 2015 sampai hari ini, batas tersebut sudah hampir habis. Pada 23 Oktober 2015 batas itu telah habis. Sementara, masih ada 100 lebih calon yang masih belum mendapatkan SK dari pimpinan mereka.<\/p>\n

\u201cUntuk itulah hari ini kami bertemu untuk menyusun langkah-langkah solutif. Jangan sampai masalah administratif menghambat hak konstitusional calon dan mengganggu agenda nasional. Para calon itu sebenarnya telah beriktikad baik\u00a0mengajukan pengunduran diri. Akan tetapi karena berbagai alasan, seperti\u00a0alasan politis, pengunduran diri mereka dihambat,\u201d ungkap Prof Jimly<\/p>\n

didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Prof Muhammad. Prof Jimly menyampaikan, rapat tiga lembaga kepemiluan (tripartit) tersebut telah memutuskan lima hal terkait masalah syarat pengunduran diri calon. Berikut adalah lima poin kesimpulan rapat.<\/p>\n

1. KPU tetap konsisten menjalankan peraturan untuk batas waktu 60 hari.\u00a0Batas waktu 60 hari dimaksudkan (*primer reasoning*-nya) untuk mencegah penyalahgunaan oleh calon.<\/p>\n

2. Namun, jika calon terbukti telah beriktikad baik dan sungguh-sungguh\u00a0memenuhi persyaratan tetapi terkendala hal di luar kemampuannya, maka calon dapat dinyatakan memenuhi syarat.<\/p>\n

3. KPU dan Bawaslu mengirim surat ke instansi yang memiliki otoritas\u00a0menerbitkan SK pemberhentian terhadap calon kepala atau wakil kepala daerah yang telah mengajukan pengunduran diri.<\/p>\n

4. KPU mengeluarkan surat edaran ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten\/Kota\u00a0tentang penilaian terhadap surat permohonan pemberhentian calon atau wakil calon dari jabatannya seperti yang diatur PKPU 12\/2015.<\/p>\n

5. Bawaslu menerbitkan surat edaran kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu\u00a0Kabupaten\/Kota agar segera merespons atas sengketa pencalonan para pihak dalam kesempatan pertama dan putusannya bersifat final.<\/p>\n

Selain lima poin tersebut, ada lagi satu kesimpulan rapat yang berkaitan\u00a0dengan kasus-kasus yang terjadi pada masa tahap pencalonan. Bunyinya adalah<\/p>\n

\u201cTerhadap kasus terkait tahapan pencalonan yang diselesaikan di Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten\/Kota, dan PTUN, penyelesainnya harus di bawah Supervisi KPU dan Bawaslu pusat,\u201d katanya.<\/p>\n

Rapat ini dihadiri oleh Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof Anna Erliyana (dari DKPP), Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Ferry Rizky\u00a0Kurniansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay (dari KPU), Muhammad, Nelson\u00a0Simanjuntak, dan Daniel Zuchron (dari Bawaslu), serta Plh Kepala Biro DKPP\u00a0Dini Yamashita, Tenaga Ahli, dan jajaran kabag-kasubbag di sekretariat\u00a0DKPP.<\/p>\n

Editor: Karnadi<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>