{"id":22107,"date":"2015-11-24T17:28:24","date_gmt":"2015-11-24T10:28:24","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=22107"},"modified":"2015-11-24T17:28:24","modified_gmt":"2015-11-24T10:28:24","slug":"dua-raperda-inisiatif-dprd-sumsel-diuji-publik-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/dua-raperda-inisiatif-dprd-sumsel-diuji-publik-2\/","title":{"rendered":"Dua Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Diuji Publik"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Uji Publik Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel’) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. \u00a0Uji Publik dilaksanakan, 24 November 2015 di Ruang Lantai 3, gedung DPRD Sumsel. Uji Publik Raperda tersebut dihadiri oleh Akademisi, \u00a0Pengamat Politik, Politisi, LSM dan Mahasiswa\u00a0<\/strong><\/p>\n

\"Usman<\/a>
Usman Effendi, Ketua Pelaksana Uji Publik Raperda Inisiatif DPRD Sumsel, memberikan kata sambutan<\/figcaption><\/figure>\n

Usman Effendi, Ketua Panitia mengatakan kegiatan uji publik dua raperda yaitu Raperda tentang Perlindungan Anak Yatim\/Piatu, Yatim Piatu dan duafa serta Raperda tentang penyiaran Televisi melalui label dan penyiaran Televisi dengan sistem Stasiun Berjaringan (SSJ)<\/p>\n

\"Mahasiswa<\/a>
Mahasiswa dan LSM<\/figcaption><\/figure>\n
\"2<\/a>
Wakil dari KanwilKemenkumham Sumsel<\/figcaption><\/figure>\n

“Sebelum disahkan, perda ini perlu diuji, terlebih dahulu. Agar benar memiliki azas keterbukaan dan transparan kepada Publik,”kata Usman Effendi, Politisi PDI Perjuangan, Selasa 24 November 2015 di DPRD Sumsel.<\/p>\n

Dijelaskan masalah \u00a0Raperda \u00a0Anak Yatim, anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa salah satunya berhak\u00a0 mendapat \u00a0kepastian jaminan kesejahteraan dari pemerintah daerah untuk berkembang secara wajar.<\/p>\n

\u201cJaminnan kebutuhan pokok, pendidikan, dan jaminan kesehatan secara gratis dari pemerintah untuk hidup wajar,\u201d<\/p>\n

Selanjutnya, Untuk raperda penyiaran\u00a0 Televisi melalui Kabel dan Sistem Stasiun Berjaringan (SSJ) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus mempunyai\u00a0 manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan pembangunan industri\u00a0 penyiaran nasional dan daerah.<\/p>\n

\"Peserta<\/a>
Peserta Uji Publik wakil dari Perguruan Tinggi Swasta di Palembang<\/figcaption><\/figure>\n

\u201cDengan adanya raperda SSJ ini tujuan bisa bermanfaat dan untuk meningkat pendapatan asli daerah,\u201djelasnya<\/p>\n

Syaiful Fadly, anggota DPRD Sumsel dari PKS mengatakan \u00a0raperda anak yatim dan duafa itu harus diperluas lagi, yang dibahas sekarang ini sama dengan perda \u00a0yang telah diterbitkan oleh Jawa Barat tahun 2012, \u00a0tentang anak yatim.<\/p>\n

\u201cKalau tidak diperluas, \u00a0anak terlantar tidak \u00a0masuk dalam katagori ini,\u201dujarnya. (ADV)<\/strong><\/p>\n

\n

Bagikan ini:<\/h3>