{"id":22417,"date":"2015-12-31T15:09:18","date_gmt":"2015-12-31T08:09:18","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=22417"},"modified":"2015-12-31T15:09:18","modified_gmt":"2015-12-31T08:09:18","slug":"kritikan-akhir-tahun-2015-fitra-sumsel-terhadap-pemerintah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/kritikan-akhir-tahun-2015-fitra-sumsel-terhadap-pemerintah\/","title":{"rendered":"Kritikan Akhir Tahun (2015) \u00a0FITRA \u00a0Sumsel Terhadap Pemerintah"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, Buanaindonesia.com- \u00a0Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)\u00a0 Sumsel diakhir tahun 2015 ini \u00a0mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi \u00a0Sumatera Selatan (Sumsel) yang melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)<\/strong><\/p>\n

Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel sangat menyayangkan anggaran SKPD yang seharusnya ditambah malah dipangkas<\/p>\n

\"Nunik<\/a>
Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel<\/figcaption><\/figure>\n

“Jangan memangkas anggaran yang sangat diperlukan oleh masyarakat, DPRD Sumsel harus jeli, jangan main pangkas saja. Yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung ya diprioritaskan,\u201dKata Nunik, kepada redaksi Buanaindonesia.com, Kamis, 31 Desember 2015,<\/p>\n

Dalam siaran pers dia \u00a0menjelaskan, anggaran daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah. kebijakan anggaran daerah adalah merupakan keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama DPRD, untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah.<\/p>\n

“Seharus DPRD Sumsel dalam penganggaran harus memperhatikan kepentingan publik, justru \u00a0memangkas anggaran secara besar-besaran,\u201dkatanya.<\/p>\n

Selanjutnya, Fitra \u00a0Sumsel,\u00a0 membeberkan data\u00a0 APBD 2016, \u00a0pos belanja tidak langsung ( belanja pegawai ) dialokasikan sebesar 61% atau sebesar Rp. 3,450,510,184,000,<\/p>\n

\u00a0sementara untuk alokasi belanja langsung (belanja publik ) hanya sebesar Rp. 2,169,554,678,351,- atau sebesar 39% dari total belanja daerah pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 5,620,064,862,351,- .<\/p>\n

“Akibat dari menurunnya pos belanja langsung, \u00a0akan berdampak pada pengurangan anggaran belanja 86% dinas atau sekitar 36 dinas yang ada,”bebernya.<\/p>\n

Sementara dinas dinas yang mengalami peningkatan anggaran mencapai \u00a014%. Berikut. dinas dinas yang mengalami peningkatan anggaran yang seharusnya tidak urgen tapi justru dinaikan.<\/p>\n

    \n
  1. Sekeratiat DPRD, meningkat anggarannya sebesar Rp. 33.993.562.582,-<\/li>\n
  2. Badan Perpustakaan meningkat sebanyak Rp. 13.047.538.876,-<\/li>\n
  3. Dinas PU Pengairan mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 101.970.452.774<\/li>\n
  4. Sekda mengalami peningkatan sebesar Rp. 61.324.087.293<\/li>\n
  5. Dinas PU Cipta Karya meningkat angggaran belanjanya sebesar Rp. 35.088.369.783,-<\/li>\n<\/ol>\n

    Dinas- dinas yang mengalami pemangkasan anggaran \u00a0” Dinas pendidikan mengalami penurunan sebesar 1% dari alokasi anggaran sebelumnya pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 216.712.662.777,-“ujarnya<\/p>\n

    Ditahun 2016 justru dipangkas hanya menjadi sebesar Rp. 123.625.311.000,-.<\/p>\n

    Menurutnya, \u00a0pemprov Sumsel dalam hal ini selalu berkilah bahwa pos anggaran belanja dinas pendidikan sudah mencapai 20% karena dana BOS yang berasal dari APBN\u00a0 dihitung juga.<\/p>\n

    “Pos belanja dinas pendidikan yg dianggarkan dari APBD Provinsi Sumsel\u00a0 hanya sebesar 2% dari total belanja daerah, sangat jauh dari harapan konstitusi kita, “imbuhnya.<\/p>\n

    Selain itu,\u00a0 pada dinas kesehatan juga mengalami pemangkasan anggaran kalau pada tahun 2015 dialokasikan sebesar 7% dari total belanja daerah.<\/p>\n

    Tahun 2016 hanya sebesar 5% dari total belanja\u00a0 daerah, artinya ada penurunan anggaran sebesar 2%.<\/p>\n

    “Dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura juga mengalami penurunan sebesar Rp. 29.359.030.012,”tambahnya.<\/p>\n

    Jika dilihat,\u00a0 perbandingan antara belanja tidak langsung terhadap belanja langsung adalah 61% : 39% dengan penjelasan 61% atau Rp 3,450,510,184,000,- adalah dipergunakan untuk belanja pegawai sementara 39% atau sebesar Rp. 2,169,554,678,351,-, adalah dipergunakan untuk belanja publik untuk pelayanan masyarakat.<\/p>\n

    “Pertanyaannya adalah sudah patutkah pengalokasian anggaran APBD Sumsel yang lebih besar menggunakan anggaran untuk belanja pegawai daripada untuk belanja pelayanan publik, sebagaimana tertuang Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,\u00a0 pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,”pungkasnya \u00a0(Ward)<\/strong><\/p>\n

    \n

    Bagikan ini:<\/h3>